News

Kalau COVID-19 Tak Terkendali, Anies Baswedan Diminta Terapkan PSBB Lagi

Zita Anjani meminta Gubenur Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar


Kalau COVID-19 Tak Terkendali, Anies Baswedan Diminta Terapkan PSBB Lagi
Potret putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani (Instagram/zitaanjanni)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menarik kembali rem darurat sebagaimana yang pernah dilakukan pada awal 2020 jika kondisi penyebaran COVID-19 di DKI sekarang ini tak kunjung melandai.

Saat ini, kondisi Jakarta sangat mengkhawatirkan dari penyebaran wabah mematikan itu, bahkan dalam dua hari terakhir kasus corona di Jakarta pecah rekor dua kali berturut-turut dengan kasus harian terbanyak sepanjang pandemi mewabah di Ibu Kota dengan kasus harian mencapai 4.895 kasus pada Sabtu (19/6/2021) dan 4.737 kasus pada Jumat (18/6/2021)

"Jika kasus harian tidak mengalami penurunan, langkah PSBB bisa diambil," kata Zita ketika dikonfirmasi, Minggu (20/6/2021).

Meski demikian, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Anies Baswedan tidak asal-asalan menarik rem darurat, mesti ada hitung-hitungan yang komprehensif terutama dampak ekonomi dari kebijakan itu. 

"PSBB dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat DKI Jakarta dan aspek ekonomi. Jangan sampai rem darurat ini bikin perekonomian Jakarta morat-marit lagi," tuturnya.

Sebelum langkah menarik rem darurat ini dilakukan, Zita meminta agar Anies Baswedan untuk melakukan sejumlah hal sebagai upaya  menekan lonjakan kasus yang  terjadi sekarang ini, salah  satunya  adalah   memastikan semua peraturan yang telah dibuat Pemerintah Provinsi yang  tertuang Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 759 tahun 2021 Tentang Perpanjangan  Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berjalan dengan baik.

Salah satu poin yang  ditekan adalah memastikan perkantoran memangkas  jumlah karyawan yang masuk setiap hari hanya 25 persen dari kapasitas untuk perkantoran yang ada di zona  merah COVID -19 dan 50 persen bagi perkantoran yang ada zona oranye  dan kuning, Jika ada yang melanggar Zita meminta supaya ditindak  tegas, dia menyebut hingga sekarang ini masih banyak perkantoran yang melanggar peraturan ini, Anies Baswedan dan jajaran di minta menggelar sidak.

"Memastikan setiap perkantoran di Jakarta mematuhi aturan WFH dan WFO sesuai ketentuan Kepgub 759 Tahun 2021 dengan melakukan sidak, karena masih banyak perkantoran di DKI Jakarta yang mengharuskan karyawannya WFO," ujarnya.

Tidak hanya itu, Zita juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan  di  ara publik yang kerap terjadi  pelanggaran protkol kesehatan, pengawasan ketat seperti pada pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata mesti dilakukan dan terus dipantau secara ketat.