Lifestyle

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron


Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron
Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/2) (AKURAT.CO/Bonifasius Sedu Beribe)

AKURAT.CO, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Namun, potensi demografi dan geografi tidak menjadikan Indonesia negara yang kaya.

Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Selasa, (25/2).

Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju' ini diikuti sekurangnya 2.000 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia.

"Banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca," terang Tito.

Mendagri Tito menyayangkan hal tersebut. Padahal, Rakornas ini penting dalam menentukan arah dan keberhasilan bangsa, ukan sekedar kegiatan lips service.

Maka dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional selalu menyebut bahwa bukan bahan bacaan yang kurang tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan juga kurang. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pelosok, terpencil.

"Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," terang Tito.

Meski masih susah akses, semua masyarakat, khususnya anak-anak muda tak perlu berpegang pada opini internasional bahwa orang Indonesia masih malas membaca.

"Indonesia bukan bangsa dengan budaya baca rendah. Tapi fakta di lapangan disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Jangan terjebak opini internasional tapi mari kita perbaiki bersama," kata Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam sesi yang sama.

Menyambung hal itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Syaiful Huda, menilai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia saat ini dapat diatasi dengan adanya sinergi seluruh pemangku kepentingan melalui gerakan literasi nasional.

“Gerakan literasi harus berada di garda depan, menjadi ujung tombak dan program prioritas di masa mendatang,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/2).

Rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan dikarenakan masyarakat yang tidak mau membaca, tapi lebih disebabkan minimnya akses yang menjadikan buku menjadi barang yang langka, terutama di pelosok Indonesia.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, saat memberi keterangan pers usai Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Selasa, (25/2). AKURAT.CO/Bonifasius Sedu Beribe

Padahal, menurut Syaiful, buku dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, cerdas, terdidik yang dibutuhkan untuk membangun bangsa yang kuat pada masa mendatang.

“Buku tidak bisa digantikan oleh apapun,” tegasnya.

Syaiful juga mendorong adanya Gerakan literasi nasional di jajaran anggota dewan legislatif yakni dengan menginisiasikan setiap anggota legilatif untuk menghibahkan minimal 3 buku setiap bulannya. Dengan adanya 18.000 anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah seluruh Indonesia, maka diharapkan setiap anak di pelosok Indonesia bisa memiliki akses terhadap buku.

“Ini komitmen kami setiap tanggal 17, setiap anggota dewan memberikan buku sehingga anak-anak yang selama ini susah mendapatkan buku bisa menemukan dan membaca buku,” kata dia.

Lebih lanjut, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah serta swasta juga mengambil peran penting dalam peningkatan minta baca. Syaiful menuturkan dibutuhkan inovasi dan kreasi untuk mengefektifkan fungsi perpustakaan, tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di kelurahan dan kecamatan, termasuk revitalisasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.

“Pemerintah menjadi fasilitator, kita akan ajak kolaborasi stakeholder lain, baik BUMN, pelaku bisnis agar Gerakan literasi akan menjadi komitmen kita,” jelasnya.

Anggaran dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan perpustakaan di desa-desa, Syaiful menyebutkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 19 tahun 2015 telah memastikan pengembangan perpustakaan sebagai prioritas dana desa.

“Yang aktif sebagai penggerak di desa, tolong didorong agar terwujudnya impian kita untuk memiliki perpustakaan di desa-desa,” tambahnya.[]

Irma Fauzia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu