News

KAKI Laporkan Wakil Ketua DPR ke KPK


KAKI Laporkan Wakil Ketua DPR ke KPK
Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyono, saat ditemui usai melaporkan Azis Syamsudin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020) (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin, dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/1/2020).

Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyono, mengungkapkan bahwa laporan itu dilakukan karena Azis Syamsudin diduga menerima fee terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, sebesar 8 persen pada 2017 lalu.

"Bupati Lampung Tengah, Mustafa, mengatakan dan melakukan testimoni bahwa Azis Syamsudin menerima fee dari DAK 2017 Kabupaten Lampung Tengah sebesar 8 persen, yang juga diakui oleh Yaya Purnomo dalam persidangannya di Pengadilan," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

Oleh karena itu, menurut Arifin, pihaknya membuat laporan resmi atas pengakuan Mustafa dan Yaya Purnomo tersebut ke pimpinan KPK. Arifin berharap, laporan itu dapat ditindaklanjuti lembaga antirasuah.

"KPK pernah mengaku akan mengembangkan kasus suap dana perimbangan daerah pada APBN-P 2017 dan 2018. Penyidik menduga masih ada praktik rasuah dalam pengurusan dana perimbangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengembangkan kasus suap dana perimbangan daerah pada APBN-P 2017 dan 2018 itu. Menurutnya, penyidik menduga masih ada praktik rasuah dalam pengurusan dana perimbangan.

"Ada sejumlah fakta sidang yang muncul sebelumnya, diduga pengurusan dana perimbangan daerah juga terjadi di daerah lain," ujar Febri pada 12 Februari 2019 lalu.

Pengusutan perkara dipastikan tak berhenti pada kasus dana perimbangan Kabupaten Kebumen yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Termasuk kasus dana perimbangan Kabupaten Arfak yang menyeret Politikus PAN Sukiman.

Pada saat itu, Febri juga mengakui ada fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Amin Santono, dan Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo. Semua hal yang muncul dalam persidangan akan ditindaklanjuti.

Apalagi, sepanjang persidangan, terungkap praktik suap dalam pengurusan dana perimbangan di beberap daerah lain. Salah satunya pengurusan DAK di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam tuntutan Yaya Purnomo, disebutkan, jika DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Lampung Tengah berhasil dicairkan senilai Rp79 miliar. Bahkan, Azis Syamsudin yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI disebut menerima fee dari pengurusan dana perimbangan untuk Lampung Tengah tersebut.

Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, menyebut Azis Syamsuddin meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan DAK perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu diungkapkan Mustafa saat membesuk ayahandanya di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Rabu (25/12/2019) lalu.

Mustafa mengatakan, Azis Syamsudin masih menjabat sebagai Ketua Banggar saat ia meminta bantuan terkait pengesahan DAK perubahan 2017 pada Banggar DPR untuk Lampung Tengah.

Mustafa mengaku diajak oleh mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar, Junaidi, yang juga terjerat beberapa kasus korupsi di Lampung Tengah, untuk bertemu dengan Azis Syamsudin.

Saat bertemu itu, Mustafa mengaku terkejut lantaran Azis Syamsudin meminta fee sebesar 8 persen dari DAK yang akan diterima Lampung Tengah. Selanjutnya Mustafa meminta Azis Syamsudin untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah pada saat itu dijabat oleh Taufik Rahman yang juga telah divonis hakim.[]