News

KAKI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Sawit


KAKI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Sawit
Perkebunan kelapa sawit (mitrasenasejati)

Turn off for: Indonesian
AKURAT.CO, Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo, mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi penyelewengan dana perkebunan sawit.
 
Hal tersebut Arifin sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK beserta sejumlah anggota Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI).
 
"Jangan berkoar-koar saja tapi tidak ada aksi nyata mengungkap kasus ini," ungkapnya seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Akuratco, Jakarta, Rabu (17/5).
 
Menurut Arifin, dengan kekuatan yang dimiliki KPK, maka proses pengusutan dan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana pungutan perkebunan sawit yang disinyalir digunakan untuk subsidi industri biodiesel bisa lebih cepat.
 
Sebab, lanjut Arifin, pada proses penyaluran subsidi inilah sangat rawan terjadinya mark up produksi biodiesel bodong, karena sangat sulit dikontrol dan tidak pernah diaudit.
 
"Hingga kini dana pungutan usaha perkebunan sawit yang sesuai UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 seharusnya digunakan untuk kepentingan stakeholders perkebunan seperti program replanting Kebun Petani Plasma dan Petani Mandiri, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang usaha perkebunan sawit malah tidak ada sepeserpun yang dialokasikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit," katanya.
 
Arifin juga memaparkan, sebesar 90% penggunaan dari dana pungutan tersebut justru untuk subsidi industri biodiesel yang diduga banyak fiktifnya. Sedangkan 10% sisanya dialokasikan hanya untuk riset-riset dan media branding BPDP, serta jalan-jalan keluar negeri oleh para pengurus BPDP.
 
Arifin menuturkan, banyak dana yang digunakan riset untuk charity yang bertujuan membuat citra BPDP bagus. Padahal, akan baik sekali kalau risetnya diarahkan untuk yang bermanfaat langsung bagi kelapa sawit, misalnya saja seperti strategi untuk menghadapi kampanye negatif terhadap sawit Indonesia.
 
"Langkah mereka tidak sesuai dengan perkataan Menko Perekonomian bahwa kinerja BPDP program peremajaan kebun sawit rakyat praktis tidak ada hasil. Ini menjadi bukti kalau sangat kuat dugaan telah terjadi penyelewengan dana yang dihimpun dari hasil ekspor usaha perkebunan," ujarnya.
 
Oleh karena itu, lanjut Arifin, pihaknya beserta APPKSI mendesak KPK agar segera membongkar konspirasi busuk antara BPDP dan 11 industri biodiesel yang dalam dua tahun terakhir pasif dan tidak banyak berproduksi.
 
Seperti diketahui, pada bulan lalu, KAKI dan APPKSI juga telah mendatangi KPK. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan korupsi penyelewengan penggunaan dana perkebunan berasal dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada 11 Perusahaan Kebun Sawit Raksasa yang memiliki Industri Biofuel yang dipilih oleh BPDP dengan nilai triliunan rupiah.
 
KAKI dan APPKSI mencium dugaan penyelewengan alokasi penggunan dana bersumber dari Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh BPDP Kelapa Sawit, dimana para pemegang dana pungutan berlaku seenaknya saja dan belum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Dari hasil temuannya, ditengarai terjadi penyelewengan saat menyalurkan pada ketiga grup perkebunan kelapa sawit sekitar 81,7% dari Rp3,2 triliun yang dipungut dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang harganya mencapai US$50 per ton untuk ekspor CPO.
 
Padahal dengan melihat dasar hukumnya, anggaran tersebut  dengan mengacu pasal 39 ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana telah menentukan bahwa ‘Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

baca juga: