News

Kajati dan BPK Selidiki Dugaan Kecurangan Pengadaan Air Bersih di DKI

Pemporov DKI bakal menindaklanjuti dugaan kecurangan pengadaan air bersih antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.


Kajati dan BPK Selidiki Dugaan Kecurangan Pengadaan Air Bersih di DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menindaklanjuti dugaan kecurangan pengadaan air bersih antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta sebagaimana rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya bakal melibatkan instansi lain untuk menelisik dugaan tersebut. Lembaga yang bakal dilibatkan adalah Kejaksaan Tinggi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Kami akan mengecek kembali di internal nanti melibatkan Kajati biasanya melibatkan BPK," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan  Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2021). 

Menurut Ariza, setelah mengetahui hasil audit di internal dengan melibatkan dua lembaga ini,  pihaknya akan segera mengambil keputusan terkait nasib kontrak kerja sama pengadaan air bersih itu. 

"Apakah perpanjangan (kontrak kerjasama) dimungkinkan atau tidak. dan tentu kami memperhatikan rekomendasi dari KPK," tuturnya. 

Lebih lanjut, Ariza mengatakan pihaknya menghormati rekomendasi dari KPK tersebut,  jika ada potensi kecurangan yang mengarah pada kasus korupsi, lembaga itu berkewajiban memberikan rekomendasi sebagai upaya  pencegahan. 

"Terkait rekomendasi kajian KPK kami hormati. memang setiap produk kegiatan apalagi menyangkut anggaran itu ada badan pemeriksa keuangan yang bertugas melakukan pemeriksaan audit secara rutin, berkala dan berkelanjutan. Kalau KPK itu  kan komisi pemberantasan korupsi ya. kalau nanti dirasa oleh kpk ada potensi korupsi  tentu KPK  punya hak untuk menyampaikan," tuturnya. 

Diketahui, KPK melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) memantau rencana perpanjangan kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta untuk mencegah potensi fraud. 

“Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan,” kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin.

KPK, lanjut Aminudin, berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari momen perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra tersebut. 

Diketahui, sejak 1 Februari 1998, sesuai Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan 2 (dua) mitra swasta selama 25 tahun, pelayanan operasional air minum di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan secara penuh oleh dua mitra swasta.

PAM Jaya hanya berfungsi sebagai pengawas. Sementara, berdasarkan masukan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, KPK menemukan adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada PAM Jaya. 

Beberapa potensi kecurangan itu adalah ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50 persen. Selain itu, rencana perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan, sementara kontrak saat ini baru akan berakhir pada 2023. 

KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir, yaitu terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah. Metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya karena berkewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46 persen. 

Karenanya, Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Direktorat Korsup Wilayah II KPK Hendra Teja merekomendasikan supaya Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana perpanjangan PKS antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Pihaknya, kata Hendra, mengusulkan Gubernur DKI Jakarta mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut. 

“Jadi, kami sarankan Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Lalu, Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Aturan ini tak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992,” tegas Hendra.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co