Ekonomi

Kadin dan Pemerintah Sepakat Optimalkan Peran UKM Penuhi Kebutuhan Haji & Umroh

Kadin Indonesia bersama 3 kementerian sepakat melakukan optimalisasi peran UKM dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah.


Kadin dan Pemerintah Sepakat Optimalkan Peran UKM Penuhi Kebutuhan Haji & Umroh
Ilustrasi kantor Kamar Dagang dan Industri (AKURAT.CO/Rizal Mahmuddhin)

AKURAT.CO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan UKM sepakat melakukan optimalisasi peran usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah.

Hal tersebut disepakati dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang dilakukan secara bersamaan secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Rosan mengatakan, MoU ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada para pihak untuk memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia memasuki pasar ekspor melalui pemenuhan kebutuhan haji dan umroh.

"Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi peningkatan dan pertukaran informasi pasar produk-produk ekspor dalam rangka pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umroh, demikian pula dengan kegiatan promosinya, penguatan database UKM yang potensial untuk ekspor hingga penyediaan infrastruktur bisnis tidak hanya dalam aspek produksinya saja, tetapi juga logistik, pembiayaan dan penjaminan," terangnya lewat keterangan tertulis yang diterima.

Rosan mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah peningkatan pemahaman pelaku UKM mengenai tata cara dan prosedur ekspor, pemahaman dan pemenuhan atas regulasi, dan pemenuhan sertifikasi.

Menurutnya, dengan kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, termasuk dalam perjanjian dagang antara Indonesia dengan Gulf Cooperation Council (GCC).

Rosan memaparkan, selain juga memberdayakan UKM yang selama ini terdampak pandemi, dalam lingkup yang lebih besar pemerintah juga perlu mempercepat penyederhanaan proses perizinan ekspor bagi UMKM, membantu UMKM untuk menjadi bagian dari jaringan rantai pasok perdagangan nasional dan internasional, menciptakan kemitraan antara perusahan kecil dan menengah dengan perusahaan eksportir besar untuk mendorong UMKM naik kelas dan go-international.

"Yang penting juga saat ini adalah membantu menggalakkan program pelatihan untuk literasi digital bagi UMKM agar mereka dapat menjadi bagian dari jaringan e-commerce nasional dan internasional dalam pemasarannya, serta dapat memanfaatkan fintech yang inklusif untuk permodalannya," pungkas Rosan.

Seperti diketahui, kontribusi UMKM sebesar 60 persen dari PDB dan berkontribusi sebesar 90 persen dari penyerapan tenaga kerja Indonesia, selain juga hadirnya UU Cipta Kerja sangat besar perhatian kepada UMKM dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, perpajakan, permodalan, dan lain-lain. []