News

Kader Parpol Korupsi, PPP Usulkan Sanksi Dilarang Ikut Pemilu/Pilkada

Arsul Sani mengatakan, guna mencegah terjadi kasus korupsi kader partai politik terus berulang, maka diperlukan aturan ketat terkait sanksi.


Kader Parpol Korupsi, PPP Usulkan Sanksi Dilarang Ikut Pemilu/Pilkada
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2020). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, guna mencegah terjadi kasus korupsi kader partai politik terus berulang, maka diperlukan aturan ketat terkait sanksi. Artinya, tidak hanya kepada koruptor, namun juga kepada partai yang menjadi kendaraan politik yang bersangkutan.

Menurutnya, selama ini sanksi hanya menjerat para kader partai yang korupsi, namun tidak ada sanksi bagi partai politik pengusung kader.

"Menurut saya kalau kemudian masih ada yang korupsi seperti itu maka juga harus ada proses hukum yang tegas tidak hanya kepada kader yang bersangkutan, tapi partai politiknya dipenalti,” kata Arsul saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Ia menerangkan, ketika ada kader dari partai tertantu yang melakukan korupsi berulang-ulang, diperlukan tindakan yang tegas. Hal ini tidak hanya untuk kadernya namun juga partainya. Salah satunya dengan cara memberikan penalti atau sanksi pelarangan partai tersebut untuk mengikuti kontestasi politik praktis.

Arsul menilai hal ini penting untuk menjawab keraguan publik atas adanya pembiaran terhadap kader-kader partai yang melakukan korupsi berulang-ulang.

"Contoh misalnya kalau di daerah itu kadernya korup, maka dipenalti di daerah itu tidak boleh ikut pemilu atau pilkada, tidak juga harus di tingkat nasional kecuali kalau yang melakukan itu di tingkat pusat," jelas politikus PPP ini.

Namun demikian, ia menuturkan, political funding atau pendanaan kepada politik memang diperlukan. Namun, pihaknya yakin secara formal maupun non-formal tidak ada partai politik yang memerintahnkan kadernya untuk berkontribusi kepada partai menggunakan uang haram hasil korupsi.

Arsul juga menegaskan, pemerintah juga perlu berkontribusi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan memperbaiki sistem pendanaan partai politik. Dalam hal ini Arsul melihat pemeritah tengah berupaya untuk menaikkan pendanaan partai politik salah satunya dengan meningkatkan nominal pendaan per-suara di tingkat pusat.

“Hemat saya yang pertama harus dibenahi adalah sistem pendanaan partai politik. Pemerintah kan sebagaimana juga Mendagri sejak jaman Pak Cahyo itukan sudah berupaya menaikkan pendanaan partai politik. Di tingkat pusat kan sekarang per-suara seribu (Rupiah), itu kan mau ditingkatkan, nah itu jadi jalan keluar,” kata Arsul. []