News

Kacau! 1.171 PNS di Daerah Ini Ketahuan Terima Bansos

Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon ketahuan menerima bantuan sosial (bansos).


Kacau! 1.171 PNS di Daerah Ini Ketahuan Terima Bansos
Bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang memiliki usaha (pixabay.com)

AKURAT.CO Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon ketahuan menerima bantuan sosial (bansos). Temuan tersebut tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), berdasarkan data hasil verifikasi terakhir yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.

Kabid PFM Dinsos Kabupaten Cirebon, Gunarsa mengatakan, Pemkab Cirebon sendiri baru mengetahui ada data tersebut setelah ada evaluasi bersama Kemensos beberapa waktu lalu. Dari temuan tersebut, kemudian pihaknya menindak lanjutinya dengan memperbaiki data dan sedang dilakukan. Data PNS sekitar 1.171 orang tersebut kini sedang diproses untuk dikeluarkan dari DTKS secepatnya.

"Ada banyak PNS di kita yang namanya masuk DTKS, ini yang sedang kita perbaiki. Sekarang sedang kita proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," kata Gunarsa, Rabu (24/11/2021).

Ia menjelaskan, dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, nama-nama PNS tersebut banyak diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera New Generation (SIKS NG) yang sebelumnya digunakan untuk menginput data warga miskin terdampak Covid-19 ke database Kemensos.

"Sepertinya diinput lewat aplikasi SIKS NS, kita sedang inventarisasi dan sedang diperbaiki. Kita juga terus berkoordinasi dengan Kemensos RI," katanya.

Masih dijelaskan Gunarsa, pihaknya belum mengetahui asal dari program Bansos para PNS yang yang masuk DTKS tersebut. Informasi terkait hal tersebut, kata dia, akan disampaikan lebih lanjut setelah semua data selesai dikumpulkan dan akan disampaikan oleh pimpinan.

"Saya belum bisa sampaikan detailnya sekarang karena masih dalam proses," katanya.

Dari hasil penelusuran, lanjut dia, tidak semua PNS yang terdata di DTKS sudah menerima Bansos. Karena, ketika dicek di dalam sistem, nama-nama PNS tersebut tidak menerima Bansos meskipun nama PNS tersebut masuk DTKS.

"Di aplikasi itu ada keterangannya, misalnya si A masuk DTKS tapi keterangan PKH nihil, BPNT nihil dan bantuan lainnya juga nihil. Jadi meskipun namanya masuk DTKS tapi tidak menerima bantuan," katanya.

Lihat Sumber Artikel di Jabar News Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Jabar News. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Jabar News.