News

Kabar Baik, Polri Tarik Pegawai Pecatan KPK 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit membenarkan informasi yang menyebut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos TWK bakal menjadi ASN Polri


Kabar Baik, Polri Tarik Pegawai Pecatan KPK 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) seusai upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021). (AKURAT.CO/BPMI-Setpres/Lukas)

AKURAT.CO, Kabar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri bukan isapan jempol semata. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan kabar tersebut.

Listyo Sigit mengatakan telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo berisi permohonan menarik 56 pegawai KPK menjadi ASN di Korps Bhayangkara. Surat dikirim Jumat pekan lalu.

"Saya telah berkirim surat ke bapak presiden, memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK untuk bisa kami tarik. Kami rekrut menjadi ASN Polri," ujar Listyo Sigit melalui konferensi pers daring, Selasa (28/9/2021). 

Sigit mengatakan permintaan dia sampaikan guna memenuhi kebutuhan di Polri. Polri, menurutnya, melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK tersebut yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi sehingga bisa memperkuat Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

"Kami mendapat surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri," ucap Sigit.

Polri, kata Kapolri, menindaklanjuti arahan Mensesneg untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana merekrut mantan pegawai KPK tersebut.

"Proses sedang berlangsung, mekanisme seperti apa sekarang sedang didiskusikan," ucap Sigit.

Sebagai latar, KPK memecat 57 dari 75 pegawai yang gagal TWK untuk menjadi ASN. Mereka diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Dari jumlah tersebut, enam orang di antaranya merupakan pegawai yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara untuk bisa bergabung kembali dengan komisi antirasuah.

Daftar 57 pegawai yang dipecat per 30 September telah pensiun per Juni lalu, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, Kasatgas Penyidik Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.[]