News

Junta Myanmar Dituduh Blokir Bantuan untuk Warga Sipil yang Terlantar 

Junta Myanmar Dituduh Blokir Bantuan untuk Warga Sipil yang Terlantar 
Lebih dari 100 ribu orang telah mengungsi di tengah pertempuran yang masih berlangsung di negara bagian Karreni (AP)

AKURAT.CO, Junta yang  berkuasa di Myanmar telah dituding melakukan kejahatan perang dengan memblokir bantuan kepada warga sipil yang terlantar di negara bagian timur Karenni. Disebutkan bahwa dalam aksinya, junta menangkapi para pekerja kemanusiaan hingga menghancurkan persediaan makanan yang dimaksudkan untuk orang-orang terlantar akibat konflik.

Diwartakan Al Jazeera, laporan soal kejahatan junta itu diungkap oleh organisasi nirlaba Fortify Rights pada Rabu (10/11). Dalam pernyataannya, Fortify Rights menyebut bahwa sejak merebut kekuasaan 1 Februari lalu, junta telah menahan setidaknya 14 pekerja bantuan di Karenni.

Selain itu, junta juga dilaporkan telah melakukan serangan lain, termasuk pembakaran, menjarah properti sipil, menghancurkan makanan, obat-obatan dan pasokan bantuan lainnya. Informasi ini didapat Fortify Rights setelah melakukan lebih dari 20 wawancara dengan warga terlantar, pekerja kemanusiaan, dan anggota kelompok bersenjata. 

baca juga:

"Memblokir bantuan dan menargetkan pekerja kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata adalah kejahatan perang.

"Junta Myanmar menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional. PBB dan negara-negara anggota ASEAN harus segera mendukung bantuan darurat lintas batas bagi para pengungsi dan memastikan akuntabilitas atas kejahatan junta yang keji," kata Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rights.

Lebih dari 100 ribu orang telah mengungsi akibat konflik bersejata yang terjadi Karenni atau juga biasa dikenal sebagai Kayah. Namun, alih-alih memfasilitasi bantuan yang menyelamatkan para pengungsi yang terdampak konflik, militer yang saat ini  berkuasa justru telah mengambil 'langkah nyata' dengan menolak akses warga sipil ke daerah tersebut. 

Misalnya, kata Fortify Rights, militer kedapatan menangkap tiga pekerja bantuan. Mereka terdiri dari dua wanita dan satu pria. Menurut organisasi itu, ketiganya ditangkap ketika sedang berada di dekat Desa Pan Kan di Kotapraja Loikaw pada bulan Mei. Sejak itu, ketiganya terus dibui, dan kini masa tahanan mereka sudah memasuki masa lima bulan. 

"Kami semua takut bekerja di bawah kondisi ini, tetapi kami melakukan sebanyak yang kami bisa,” kata seorang pekerja bantuan lokal yang mengetahui penangkapan tersebut kepada Fortify Rights.

Kemudian dalam insiden lain di bulan Juni, junta juga menghancurkan dan membakar persediaan beras yang disimpan di sebuah sekolah. Sekolah itu terletak di desa Loi Yin Taung Chae di perbatasan antara negara bagian Karenni dan Shan.

Padahal menurut Fortify Rights, para pekerja bantuan sebelumnya telah menggunakan stok beras untuk memberi makan sekitar 3 ribu orang terlantar.

Selain itu, militer juga dikatakan telah menunda otorisasi perjalanan untuk pekerja bantuan internasional. Junta pun dilaporkan nekat memasang penghalang jalan, menghentikan kendaraan di pos pemeriksaan hingga menyita pasokan bantuan. Semua tindakan yang junta lakukan itu kemudian mengakibatkan kurangnya sumber daya dasar, termasuk air minum dan perawatan kesehatan di lokasi pengungsian.

"Meskipun memiliki tempat persembunyian, kami masih tidak memiliki air… Kami hanya memiliki cukup makanan untuk satu atau dua minggu. Kami merasa tidak aman dan takut, dan kami tidak tahu kapan serangan berikutnya akan terjadi," ujar seorang pria Karenni mengatakan kepada Fortify Rights: 

Fortify Rights menjelaskan bahwa kejadian serupa ikut dilaporkan di daerah-daerah yang terkena konflik lain. Itu terutama di negara bagian Chin dan wilayah Sagaing.

"Nyawa sedang dipertaruhkan dan seluruh penduduk Myanmar berada di bawah ancaman," kata Wolff.

Wolff menegaskan bahwa pemerintah Thailand, India, China dan Bangladesh harus segera memberi wewenang kepada badan-badan kemanusiaan untuk memberikan bantuan lintas batas kepada warga sipil Myanmar.

Pemerintah juga harus melarang penjualan senjata ke Myanmar, menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada anggota militer dan menolak akses mereka ke keuangan, katanya. []