News

Junta Myanmar Blokir TV Satelit, Penjara bagi yang Melanggar

Siaran luar dianggap mengancam keamanan nasional, dan bagi yang melanggar bisa dikenakan penjara hingga denda.


Junta Myanmar Blokir TV Satelit, Penjara bagi yang Melanggar
Akses internet seluler juga sebagian besar terputus dalam upaya untuk memadamkan protes anti-kudeta. (Reuters via AsiaOne)

AKURAT.CO, Media Myanmar yang dikendalikan junta pada Selasa (4/5) mengumumkan larangan penerima televisi satelit. Mereka mengatakan bahwa siaran luar mengancam keamanan nasional, dan bagi yang melanggar bisa dikenai penjara hingga denda.

"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola, akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500 ribu kyat (Rp4,6 juta).

"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, dan menyemangati mereka yang melakukan pengkhianatan," kata televisi pemerintah MRTV seperti dikutip dari CNA. 

Langkah baru junta itu pun dianggap makin membuat Myanmar dalam kondisi diisolasi seperti zaman pra-reformasi demokrasi. Terlebih, sejak protes anti-kudeta meletus Februari lalu, junta terus membatasi akses internet seluler.

Sementara junta makin mencekik akses informasi warga, protes dilaporkan masih terus berlangsung. Pada protes Minggu (2/5) lalu, delapan warga bahkan dilaporkan tewas karena ulah pasukan keamanan. 

Jumlah yang tewas karena aksi kekerasan dari aparat kini  juga dikatakan telah melambung hingga 765 orang, seperti dilaporkan kelompok AAPP. Namun, junta membantah angka tersebut dan mengklaim 24 polisi dan tentara tewas dalam protes.

Terlepas dari sengketa tentang jumlah kematian, kekerasan setelah kudeta memang tercatat semakin meningkat tajam. Warga yang terbunuh pun kini tidak hanya dari para demonstran yang memprotes, tetapi juga polisi hingga anggota parlemen yang melawan junta.

Pada Selasa (4/5) kemarin misalnya, media Myanmar melaporkan adanya insiden ledakan bom parsel yang menewaskan lima orang. Di antara korban tewas itu termasuk seorang anggota parlemen yang digulingkan dan tiga petugas polisi yang bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang menentang kekuasaan militer.

Sementara hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas ledakan  itu. Tak hanya itu, kekerasan dan konflik juga meningkat di antara militer dan kelompok pemberontak dari perbatasan.

Pada Selasa kemarin saja, Pasukan Pertahanan Chinland mengaku terlibat bentrokan semalaman dengan militer. Dikatakan pula bagaimana dalam bentrokan itu, mereka berhasil membunuh empat tentara Myanmar dan melukai 10 lainnya.

Sebagai catatan, Pasukan Pertahanan Chinland adalah milisi yang baru dibentuk di negara bagian Chin yang berbatasan dengan India.

Selain itu, ada laporan bagaimana penduduk desa telah menemukan jenazah yang dipenggal dari seorang administrator lokal. Padahal, administrator ini adalah pejabat yang ditunjuk junta di wilayah barat laut Sagaing.

Insiden itu pun diketahui terjadi hanya sehari setelah pejabat lokal lainnya ditikam hingga tewas di kota terbesar, Yangon.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu