News

Juliari Batubara Dijebloskan KPK ke Lapas Kelas 1 Tangerang

Jaksa eksekusi pada KPK mengeksekusi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, Banten.


Juliari Batubara Dijebloskan KPK ke Lapas Kelas 1 Tangerang
Mentri Sosial Juliari Pieter Batubara berjalan mengenakan rompi tahanan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Minggu (6/12/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Jaksa eksekusi pada KPK mengeksekusi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang, Banten. Juliari akan menjalani hukuman pidana 12 tahun penjara.

"Jaksa eksekusi KPK Suryo Sularso pada hari Rabu (22/9/2021) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor atas nama terpidana Juliari P Batubara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkannya ke Lapas Kelas 1 Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan Juliari menerima suap Rp32,482 miliar berkaitan dengan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis dalam persidangan virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/8/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," sambung hakim Damis.

Apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama dua tahun," kata hakim Muhammad Damis.

Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun. Dengan pencabutan itu, Juliari dilarang memegang jabatan publik selama 4 tahun setelah nantinya bebas dari penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih pada jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok," kata Muhammad Damis.

Dalam perkara tersebut, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain sehingga totalnya mencapai Rp32,482 miliar.