Ekonomi

Jokowi Pakai Uang Rakyat Danai Kereta Cepat, Kok Ingkar Janji Pak?

Rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.


Jokowi Pakai Uang Rakyat Danai Kereta Cepat, Kok Ingkar Janji Pak?
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Dalam aturan tersebut terdapat revisi dimana salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kini bisa didanai APBN, padahal sebelumnya sempat tidak diperbolehkan. 

Menurut aturan sebelum revisi pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. Lalu opsi lainnya dari pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini pun menuai kritik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), sebab tak sesuai dengan rencana awal pemerintah.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan rencana kucuran dana APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tak sesuai dengan janji pemerintah.

Ia mengatakan baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun para pembantunya, selalu menyebut kalau pendanaan proyek kereta cepat tidak akan sampai menggunakan dana APBN atau uang rakyat. 

"Pemerintah selama ini mengklaim, proyek ini bisa didanai murni lewat business to busines," katanya saat dihubungi, Rabu (13/10/2021).

Selain penggunaan dana APBN dan biaya pembangunan yang membengkak, Djoko menilai sebaiknya kereta cepat Jakarta-Bandung juga jangan sampai bernasib sama dengan LRT yang dibangun di Palembang, yang sepi penumpang. 

"Jangan sampai terulang kasus LRT Sumsel yang minim penumpang," ujarnya.