Ekonomi

Jokowi Ngamuk Soal Anggaran Ketahanan Pangan Tak Jelas Hasilnya, Said Didu Beri Kritikan Menohok

Said Didu: Yang mengalokasikan dia, yang melaksanakan dia, yang mengawasi dia, Eh yang bertanya dia juga. Berikutnya, yang akan marah dia juga.


Jokowi Ngamuk Soal Anggaran Ketahanan Pangan Tak Jelas Hasilnya, Said Didu Beri Kritikan Menohok
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Senin (26/3). (AKURAT.CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo mempertanyakan anggaran ketahanan pangan yang begitu besar digelontorkan mencapai Rp92,3 triliun pada 2022, namun tidak ada hasil konkret. 

Jokowi pun mengatakan kalau tidak jelas hasilnya lebih baik belikan beras untuk stok.

 "Kalau kita lihat anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan ini gede banget. 2018 itu Rp86 triliun. Tahun 2022 ini Rp92,3 triliun. Gede banget loh ini, hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas. Kalau enggak Rp92 triliun, kita pakai aja belikan beras untuk stok aja," kata Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin, (20/6/2022).

baca juga:

Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekertaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyebut padahal yang menjalankan dari alokasi hingga pengawasan juga termasuk Presiden Jokowi.

“Yang mengalokasikan dia, yang melaksanakan dia, yang mengawasi dia, Eh yang bertanya dia juga. Berikutnya, yang akan marah dia juga,” ucapnya dikutip dari Twitter @msaid_didu, Kamis (23/6/2022).

Dari anggaran ketahan pangan Rp92,3 triliun,  Presiden Jokowi merinci Sebanyak Rp 14,5 triliun untuk Kementerian Pertanian, Rp 6,1 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp 15,5 triliun untuk Kementerian PUPR dan K/L lain Rp 0,6 triliun. Khusus untuk pembangunan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan, total ada 61 bendungan dalam proses.

Kemudian, lanjut Jokowi, ada pula Rp 25,3 triliun untuk subsidi pupuk, Rp 3 triliun untuk belanja cadangan beras, Rp 2,6 triliun untuk stabilitas harga pangan, dan Rp 2,9 triliun belanja cadangan subsidi pupuk.

"Ini gede sekali. Ini harus jelas larinya ke mana, manfaatnya apa. Sekali lagi kita dalam suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik," kata Jokowi.

Lalu sisanya, menurut kepala negara, berjumlah Rp 21,9 triliun itu ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK.

"Ini juga tolong dilihat betul, bu menkeu dan kementerian terkait. DAK fisik Rp 8,1 triliun, DAK nonfisik Rp 2,2 triliun dan Dana Desa Rp 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus menetas bermanfaat," ujar Jokowi.