News

Jokowi Larang TNI Polri Aktif Jadi Pj Gubernur, Gerindra: Langkah Maju Demokrasi RI

Partai Gerindra mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi terkait anggota TNI Polri aktif tidak memungkinkan menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur.


Jokowi Larang TNI Polri Aktif Jadi Pj Gubernur, Gerindra: Langkah Maju Demokrasi RI
Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani menilai rentetan peristiwa teror yang terjadi akhir-akhir ini karena ketidaksiapan penegak hukum (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait anggota TNI Polri aktif tidak memungkinkan menjabat sebagai penjabat (Pj) gubernur. Menurut Muzani, pernyataan Presiden itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi. Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Menurut Muzani, jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, keputusan Presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur tersebut patut diapresiasi. Karena itu merupakan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri. 

baca juga:

"Keputusan Presiden ini juga patut diapresiasi. Karena Presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Tapi, dengan keputusan ini Presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.  

Di sisi lain, lanjut Muzani, Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

"Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," jelas Muzani yang juga Anggota Komisi II DPR RI.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat Pj gubernur karena aturan dasar dari UU Pilkada tidak memungkinkan. Penunjukkan Penjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan," ungkap Presiden Jokowi pada pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). []