News

Jokowi Larang Mudik, Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Penyekatan Jalan 

Dinas Perhubungan DKI memastikan tidak ada penyekatan jalan pada periode mudik 6 Mei sampai 17 Mei 2021


Jokowi Larang Mudik, Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Penyekatan Jalan 
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat menjawab pertanyaan awak media (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan setempat memastikan tidak ada penyekatan jalan pada periode mudik 6 Mei sampai 17 Mei 2021 atau saat peraturan larangan mudik lebaran 2021 resmi diberlakukan. Penyekatan jalan ini sudah pernah dilakukan pada masa lebaran 2020 lalu.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan, selama masa larangan mudik, pihaknya bersama jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya hanya melakukan pengetatan pengawasan di perbatasan Jakarta.

"Enggak ada (posko penyekatan), hanya pengetatan saja," kata Syafrin ketika dikonfirmasi Jumat (23/4/2021).

Kendati larangan mudik ini diperintahkan langsung Pemerintah Pusat, namun penerapan peraturannya jauh lebih longgar dibanding tahun sebelumnya. 

Selain tidak ada penyekatan jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak mewajibkan pengguna kendaraan pribadi membawa surat keterangan bebas Covid-19 dari rumah sakit.

Hal ini berlaku bagi masyarakat yang beralasan melakukan perjalan ke luar kota secara darurat. Namun, Syafrin tidak merinci kategori perjalanan darurat yang dimaksud.

"Untuk pergerakan darat tidak wajib (tes Covid-19), seperti bus itu tidak wajib. Bukan mandatory untuk dilakukan," tuturnya.

Kendati adanya pelonggaran, namun Syafrin mengatakan disisi lain pihaknya memperketat pengawasan bagi pengguna angkutan massal karena dinilai paling rentan  terjadi penularan Covid-19.

Salah satu pengetatan yang dilakukan adalah mempersingkat masa berlaku surat bebas Covid-19 menjadi hanya 1x24  jam saja. Tahun lalu durasi masa berlaku surat ini hingga tiga hari.

"Sebelumnya masa berlakunya bisa sampai 3x24 jam, maka pada periode waktu tersebut itu berlaku hanya 1x24 jam sebelum waktu perjalanan," katanya lagi.

Sebelumnya, Satgas Covid-19 mengeluarkan Addendum atau tambahan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriyah.

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, maksud dari Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).

Doni mengatakan, sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

"Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan," ujarnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu