Ekonomi

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Rizal Ramli: Contoh Kebijakan Asal Populer Tapi Ngasal!

Ekonom senior Rizal Ramli mengkritisi keputusan Presiden Jokowi soal larangan ekspor CPO dan minyak goreng


Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Rizal Ramli: Contoh Kebijakan Asal Populer Tapi Ngasal!
Rizal Ramli mencuit soal kebijakan Presiden Jokowi soal larangan ekspor minyak goreng (AKURAT.CO/Sopian )

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk minyak goreng.

Ekonom senior Rizal Ramli mengkritisi keputusan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya langkah yang diambil Jokowi hanya untuk popularitas semata, tanpa dibarengi dengan data.

" Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek,"  katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal dikutip Minggu (24/4/2022).

baca juga:

Seperti diketahui, penutupan keran ekspor ini mulai berlaku pada Kamis, 28 April 2022. Hal tersebut disampaikan usai rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bersama jajaran menteri, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan domestik.

" Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," kata Jokowi Jumat (22/4/2022).

Ia mengatakan larangan ekspor diberlakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Dimana sebelumnya ketersediaan produk minyak goreng sempat langka di pasaran.

" Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau," tuturnya.

Seperti diketahui, nilai ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia melonjak 54,61 persen menjadi US$28,52 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya. Sementara volume ekspornya justru turun tipis 1,57 persen menjadi 26,9 juta ton sepanjang tahun lalu dibanding tahun sebelumnya.

Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW (Indrasari Wisnu Wardhana) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).  Ia ditetapkan bersama tiga perusahaan swasta lainnya.