Ekonomi

Jokowi Larang Direksi BUMN Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Kalau Melanggar Ini Sanksinya!

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

Jokowi Larang Direksi BUMN Calonkan Diri Jadi Kepala Daerah, Kalau Melanggar Ini Sanksinya!
Presiden Joko Widodo (AKURAT.CO/Sopian)

" Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah," bunyi pasal tersebut.

Lebih lanjut, dalam PP baru tersebut ditambahkan 1 ayat dalam Pasal 23 terkait dengan pemberhentian direksi yakni terkait dengan tindakan yang melanggarkan etika dan kepatutan. 

Anggota direksi dapat diberhentikan karena tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak, tidak dapat melaksanakan tugas, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau anggaran dasar.

baca juga:

Anggota direksi juga dapat diberhentikan jika terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN atau keuangan negara, melanggar etika, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, atau mengundurkan diri.

Selanjutnya anggota direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS atau menteri demi tujuan dan kepentingan BUMN.[]