Rahmah

Jokowi Komentari Melonjaknya Biaya Haji 2023: Belum Final Sudah Ramai

Jokowi Komentari Melonjaknya Biaya Haji 2023: Belum Final Sudah Ramai
Jokowi Komentari Kenaikan Biaya Ibadah Haji (Setnag)

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo memberikan komentar atas kontroversi naiknya biaya ibadah haji tahun 2023 yang naik hampir 100%. Ia menyebut itu belum final, meskipun sudah ramai.

“Biaya haji masih dalam proses kajian. Itu belum final. Belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian. Masih dalam proses kalkulasi,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/1).

Sebelumnya ramai di masyarakat setelah Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60.

baca juga:

Dilansir melalui laman resmi Kementerian Agama RI, Jumat (20/1), jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Hal itu disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas ketika memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Menag menyebut, dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02. Namun, lanjut dia, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; 2) Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; 3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; 4) Living Cost Rp4.080.000,00; 5) Visa Rp1.224.000,00; dan 6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60 

Kebijakan formulasi komponen BPIH ini, kata Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurut Menag, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” kata Menag. 

“Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” pungkasnya.[]