News

Jokowi hingga Anies Baswedan Divonis Bersalah Soal Pencemaran Udara di Jakarta

Pada pembacaan vonis, majelis hakim memutuskan lima pejabat negara dinyatakan bersalah atas pencemaran udara di ibu kota.


Jokowi hingga Anies Baswedan Divonis Bersalah Soal Pencemaran Udara di Jakarta
Gedung-gedung tinggi yang tertutup polusi di kawasan Jakarta, Senin (30/8/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Sidang gugatan warga negara kepada pemerintah atas pencemaran udara di Jakarta berakhir sudah. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan sebagian permohonan pengugat. Pada pembacaan vonis, majelis hakim memutuskan lima pejabat negara dinyatakan bersalah atas pencemaran udara di ibu kota.

Lima pejabat tersebut yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri membacakan putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (16/9/2021).

Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan kelima tergugat untuk melakukan langkah-langkah memperbaiki kualitas udara di Jakarta. 

Lebih jauh, majelis hakim menghukum Presiden untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hakim juga menghukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas ketiga provinsi.

Majelis hakim juga menghukum tiga Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Kuasa hukum penggugat Ayu Eza Tiara mengapresiasi putusan hajelis hakim PN Jakpus yang menyidangkan kasus itu. Ia menilai, keputusan hakim itu berpihak pada kepentingan seluruh warga dalam mendapatkan udara bersih.

“Di sini ada beberapa putusan yang dikabulkan sebagian. Hakim menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia di sana namun yang lainnya terpenuhi," kata Ayu.