News

Jokowi Diingatkan Segera Buat Perpres Baru Soal Pencabutan Investasi Miras

Jokowi Diingatkan Segera Buat Perpres Baru Soal Pencabutan Investasi Miras
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Masjid Al Ikhlas Kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019). Sosialisasi ini kerjasama antara MPR RI dengan Perguruan Silat Gerak Oray Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan amanah dari UU. No. 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi. Selain di dalam negeri, Hidayat Nur Wahid me (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi terhadap industri minuman keras (miras). 

Meski demikian, HNW mengingatkan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, dengan menghadirkan Perpres baru dan mempublikasikannya kepada publik. 

“Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum," kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (3/3/2021). 

"Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” sambungnya. 

HNW mengatakan bahwa kehadiran dokumen hukum secara legal formal, berupa adanya Perpres baru atau revisi Perpres dangat dibutuhkan demi memberi kepastian hukum. Dia khawatir apabila tidak ada kepastian hukum malah diimplemetasikan berbeda oleh pembantu Presiden.

baca juga:

“Misalnya dalam kasus revisi UU ITE. Presiden Jokowi sudah menyatakan terbuka setuju dengan revisi UU tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda, dengan lebih hadirkan pedoman interpretasi UU ITE,  bukannya merealisasikan harapan Presiden untuk terjadinya revisi, sehingga semakin menimbulkan polemik di masyarakat," katanya. 

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa kehadiran dokumen atau produk hukum atau Perpres baru yang mencabut isi lampiran investasi miras itu, mutlak diperlukan untuk melihat keseriusan menjaga NKRI. 

“Bila tidak ada dokumen resmi atau perpres baru yang mengakomodasi pencabutan ketentuan itu, maka pernyataan Pak Jokowi kemaren akan dinilai sebagai sekadar janji atau basa basi politik yang tidak berkekuatan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan kekacauan hukum, dan ketidak sungguh-sungguhan menghormati para Ulama," paparnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu