Ekonomi

Jokowi Cabut Perpres Miras, Anggota DPR: Presiden Mendengar Suara Rakyat


Jokowi Cabut Perpres Miras, Anggota DPR: Presiden Mendengar Suara Rakyat
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay (AKURAT.CO/ Sopian)

AKURAT.CO Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah presiden yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang berkenaan dengan izin investasi minuman keras (miras).

Dimana menurut Saleh, pencabutan Perpres tersebut adalah langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini. 

“Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, Presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut," kata Anggota Komisi IX DPR RI itu melalui lansiran web resmi DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Menurut Saleh, mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan bukan kali pertama yang dilakukan Presiden. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa Biro Hukum Kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu diajukan ke Presiden.

“Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draf perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan,” tutur Saleh. 

“Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari Presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan Presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan,” lanjut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu.

Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah.

"Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan,” tutup legislator dapil Sumatera Utara II itu.

Senada dengan Saleh, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur izin investasi minuman keras. Pencabutan keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik.

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu