News

Jokowi Bisa Maju Lagi di 2024 Secara Konstitusional, Bagaimana Caranya?

"Cukup Jokowi maju di Pemilu 2024 sebagai Cawapres, maka keinginan agar Jokowi 3 periode bisa terwujud, "


Jokowi Bisa Maju Lagi di 2024 Secara Konstitusional, Bagaimana Caranya?
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai melakukan peninjauan pendistribusian sembako tahap ke-3 kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Sekretariat Rukun Warga 07/I Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Presiden melakukan peninjauan untuk memastikan penyaluran bansos untuk warga Jabodetabek yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19) berjalan lancar. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Spekulasi mengenai Presiden Jokowi akan menaiki tahtanya kembali di 2024 masih terus bergulir. Isu mengenai Jokowi 3 periode pun masih berhembus di kalangan akar rumput. 

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan, kekuasaan Jokowi menjadi tiga periode sebenarnya bisa terwujud tanpa harus melakukan amandemen UUD 45 dan merevisi UU Pemilu. 

"Cukup Jokowi maju di Pemilu 2024 sebagai Cawapres, maka keinginan agar Jokowi 3 periode bisa terwujud," kata Teddy dikutip oleh AKURAT.CO dari akun twitter pribadinya @TeddGus, pada Rabu (3/8/2022). 

baca juga:

Menurut dia, wacana Prabowo-Jokowi di Pemilu 2024 sama sekali tidak melanggar UUD 1945, karena dalam UUD 45 menyebutkan Jabatan, bukan orang.

Pasalnya, Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Jokowi malah bisa lanjut menjadi 4 Periode, 2 Periode sebagai Presiden dan 2 Periode sebagai Wakil Presiden," ucap eks Dewan Pakar PKPI itu. 

"Bedanya kalau sebelumnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, kalau lanjut maka beliau tugasnya membantu pemegang kekuasaan pemerintahan," sambung dia. 

Meski begitu, kata Teddy, Jokowi belum tentu menginginkan hal itu terjadi mau, namun dirinya mengklaim bahwa hal ini jelas bagian dari pendidikan politik.

"Bahwa wacana tiga periode Jokowi yang selama ini diwacanakan, itu sebenarnya bisa terlaksana secara konstitusional," tukas dia. []