News

Jokowi: Berantas Korupsi Perlu Cara-cara Baru Lebih Extraordinary

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, diperlukan cara-cara baru yang lebih luar biasa (extraordinary) dalam memberantas tindak pidana korupsi.


Jokowi: Berantas Korupsi Perlu Cara-cara Baru Lebih Extraordinary
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Kamis (9/12/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, diperlukan cara-cara baru yang lebih luar biasa (extraordinary) dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karenanya, metode pemberantasannya harus terus diperbaiki dan disempurnakan.

"Melihat fakta-fakta tersebut, diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan," katanya saat menyampaikan pidato Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Jokowi menerangkan, penindakan tindak pidana korupsi jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya lebih dari itu.

"Upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan (deterrent effect) pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.

"Asset recovery dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini," papar dia.

Jokowi pun mengapresiasi capaian asset recovery dan peningkatan PNBP di semester I-2021. Misalnya Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar Rp15 triliun.

"Dan jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK," imbuh dia.

Dalam kaitan ini, lanjut Jokowi, pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Ini. Menurutnya, ini merupakan hal penting.