Ekonomi

Jokowi Ajak Pusat dan Daerah Samakan Frekuensi Tangani Covid-19

Presiden Jokowi meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan frekuensi dalam menangani situasi pandemi COVID-19 yang memburuk.


Jokowi Ajak Pusat dan Daerah Samakan Frekuensi Tangani Covid-19
Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal bagi sekitar 5.000 masyarakat di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). (BPMI Setpres)

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak baik di tataran lembaga negara, maupun di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyamakan frekuensi dalam menangani situasi pandemi COVID-19 yang memburuk.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus tetap waspada dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya," katanya usai menerima LHP LKPP dari Ketua BPK Agung Firman di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Seperti diketahui, penyebaran COVID-19 di Indonesia terus memburuk. Penambahan kasus harian bahkan memecahkan rekor pada Kamis (24/6/2021) dengan tambahan 20.754 kasus.

Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia sudah mencapai 2.053.995. Dari jumlah tersebut, 1.826.504 di antaranya sembuh, dan 55.599 lainnya dinyatakan meninggal dunia.

Merespon kondisi ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Pengetatan PPKM Mikro berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan.

Faktor ekonomi menjadi alasan pemerintah memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro, ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown.

Menurutnya, PPKM Mikro adalah kebijakan paling tepat karena bisa diterapkan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Meski demikian, sejumlah pihak kemudian mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown atau kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, Jokowi menegaskan tidak ada perbedaan mendasar antara PPKM Mikro, lockdown, maupun PSBB. Menurutnya, esensi PPKM maupun lockdown sama-sama membatasi kegiatan masyarakat.

Seperti diketahui, penguatan PPKM Mikro akan dilakukan mulai hari ini, 22 Juni, hingga 5 Juli mendatang. Penguatan PPKM Mikro itu nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri.

Jam Operasional Tempat Usaha

Salah satu yang diatur dalam PPKM Mikro adalah soal operasional tempat usaha, khususnya restoran maupun warung makan. Airlangga mengatakan dine in atau makan di tempat hanya diperbolehkan maksimal 25 persen.

Kemudian, untuk layanan pesan-antar, mengikuti jam operasional tempat makan. Layanan pesan-antar maksimal pukul 20.00 WIB.

Jam Operasional Mal dan Pasar Dibatasi

Pasar hingga pusat perbelanjaan juga hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Airlangga mengatakan kapasitas pengunjung juga paling banyak 25 persen dari kapasitas.

Jam Perkantoran

Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja: Perkantoran Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah).[]