News

Johan Budi: Penghentian Pegawai KPK Tak Bedasarkan Alih Status Kepegawaian

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai, pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian.


Johan Budi: Penghentian Pegawai KPK Tak Bedasarkan Alih Status Kepegawaian
Anggota Komisi II DPR Johan Budi. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menilai, pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian.

Pernyataan itu disampaikan Johan di tengah isu 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status," ujar Johan Budi dalam diskusi, Sabtu (8/5/2021).

Dia menjelaskan, pegawai KPK bisa diberhentikan kalau melanggar kode etik berat, terlibat tindak pidana, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. "Itu kalau kita bicara di dalam aturannya," imbuhnya.

"Jadi, tidak dikarenakan oleh alih status, apalagi alih status ini berdampak pada pemberhentian sebagai pegawai KPK atau tidak, itu adalah dasarnya peraturan komisi, saya yakin peraturan komisi tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang," terangnya.

Johan Budi mengingatkan, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK terancam pemecatan itu baru berasal dari pemberitaan. Bahkan, menurutnya pernyataan yang disampaikan Ketua KPK soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK lebih pada tidak diberhentikan.

"Berita itu kadang sedepa lebih ke depan dari kenyataannya, Pak Firli secara langsung, konferensi pers dari Ketua KPK, bahwa memang belum ada kesimpulan bahwa 75 orang ini dipecat atau diberhentikan," ucapnya.

Selain itu, Johan mengatakan bakal menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam rapat dengar pendapat di Komisi III.

"Mungkin nanti dalam rapat dengar pendapat saya akan tanyakan kepada pimpinan KPK dan Dewas KPK bagaimana jalan keluarnya tanpa harus memberhentikan dan mengurangi hak dan apa yang didapat selama ini pegawai KPK," tandasnya.[]  

Arief Munandar

https://akurat.co