News

Joe Biden Beri Grasi Massal pada Terpidana Ganja, 6.500 Warga AS Bakal Dibebaskan

Joe Biden Beri Grasi Massal pada Terpidana Ganja, 6.500 Warga AS Bakal Dibebaskan
Presiden AS Joe Biden berupaya mendekriminalisasi ganja karena menurutnya vonis tersebut telah menyebabkan banyak hambatan tak perlu dalam pekerjaan, perumahan, dan peluang pendidikan. (REUTERS)

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (6/10) mengumumkan kebijakan baru eksekutif yang bertujuan untuk mendekriminalisasi ganja. Narkotika tersebut kini telah legal untuk penggunaan medis di 37 negara bagian dan diizinkan untuk penggunaan rekreasi di 19 negara bagian, ibu kota nasional, dan Guam.

Melalui rekaman pesan video, Biden mengumumkan perintah eksekutif tentang pemberian grasi untuk semua pelanggaran federal sebelumnya atas kepemilikan kecil narkotika tersebut. Grasi ini akan berdampak pada lebih dari 6.500 warga AS, menurut pejabat Gedung Putih.

Meski begitu, sebagian besar vonis kasus ganja tersebut terjadi di tingkat negara bagian. Ini mengarah pada pengumuman kedua Biden yang meminta gubernur untuk memberikan grasi atas pelanggaran kepemilikan ganja negara bagian.

baca juga:

Pada hari yang sama, orang nomor satu di AS itu juga mengarahkan tinjauan federal soal bagaimana ganja digolongkan dalam hukum federal. Saat ini, zat tersebut diklasifikasikan oleh Dinas Penegakan Narkoba sebagai obat Golongan I. Artinya, ganja termasuk narkoba yang berpotensi tinggi disalahgunakan. Klasifikasinya setingkat dengan heroin dan LSD.

"Seperti yang saya katakan saat mencalonkan diri sebagai presiden, tak seorang pun harus dipenjara hanya karena menggunakan atau memiliki ganja. Zat ini legal di banyak negara bagian. Catatan kriminal untuk kepemilikan ganja pun telah menyebabkan hambatan yang tak perlu pada pekerjaan, perumahan, dan peluang pendidikan," ujar Biden.

Grasi ini juga diperlukan untuk mengatasi perbedaan rasial yang menanggung konsekuensinya.

"Meski kulit putih dan kulit hitam atau cokelat sama-sama menggunakan ganja, orang kulit hitam dan cokelatlah yang ditangkap, dituntut, dan dihukum dengan tidak proporsional," kritiknya.

Di sisi lain, presiden masih mendukung pembatasan perdagangan gelapnya, pemasaran, dan penjualan di bawah umur.

"Presiden sudah menjelaskan kalau undang-undang (UU) ganja kita tak berfungsi. Kongres telah mengerjakan masalah ini, tetapi buntu. Jadi, presiden telah mempertimbangkan pilihannya dan ia kini mengambil kebijakan eksekutif untuk mengatasi gagalnya pendekatan negara terhadap ganja," bela pejabat senior pemerintah.

Keputusan ini disambut baik oleh direktur eksekutif NORML, sebuah kelompok yang melobi pelegalan ganja untuk orang dewasa. Menurutnya, kebijakan pemerintah sudah lama tertunda dan presiden harus bekerja sama dengan Kongres untuk mengatur ganja seperti pada alkohol.

"Ke depan, pemerintah harus bekerja sama dengan kepemimpinan Kongres untuk mencabut UU kriminalisasi ganja AS yang gagal," usul Erik Altieri.

Namun, kebijakan ini ditentang lawan Biden, Partai Republik. Tak ayal, timbul keraguan apakah legislator dan gubernur dari Partai Republik akan mengindahkan perintah Biden untuk mengampuni orang-orang dengan pelanggaran kepemilikan ganja negara bagian.

"Di tengah gelombang kejahatan dan di ambang resesi, Joe Biden memberikan grasi total kepada para pelanggar narkoba. Banyak dari mereka yang jadi dibebaskan dari tuduhan yang lebih serius. Ini upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kepemimpinan yang gagal," cibir Senator Tom Cotton dari Arkansas.

Sejak California menjadi negara bagian yang pertama kali melegalkan ganja medis pada 1996, semakin banyak warga AS mendukung dekriminalisasi narkotika ini. Berdasarkan survei Gallup tahun lalu, lebih dari dua pertiga warga AS mendukung legalisasi ganja. Namun, Gallup juga melaporkan kalau pandangan warga AS soal dampak ganja pada masyarakat terbagi rata. Jumlah yang berpendapat negatif kurang lebih sama dengan yang berpendapat positif.[]