News

Jika Sudah Penuhi Standar, Netty Minta Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Pihak pengembang diminta agar memastikan proses Vaksin Nusantara sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku.


Jika Sudah Penuhi Standar, Netty Minta Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani (DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta semua pihak menyikapi polemik Vaksin Nusantara dengan bijak dan berdasar pada kaidah ilmiah yang berlaku. 

Sebelumnya, RSUP Dr Kariadi Semarang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM. 

"Demi kemaslahatan bersama, kita harus bijak dalam menyikapi polemik ini dan kembali merujuk pada kaidah ilmiah yang berlaku. BPOM harus tetap pada jalur independensinya, dan para peneliti juga harus membuktikan prosedur ilmiah yang sudah dilalui dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara," ungkap Netty dalam keterangan, Rabu (24/03/2021). 

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini juga meminta pihak pengembang agar memastikan proses Vaksin Nusantara sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku. Karena menurutnya, selain soal kecepatan, setiap vaksin yang dikembangkan harus melalui tahapan uji klinis sebagaimana standar yang berlaku. 

"Jangan terburu-buru yang justru berdampak buruk ke depannya. Jika pengembangan Vaksin Nusantara sudah sesuai prosedur, saya mendukung untuk terus dilanjutkan, difasilitasi kebutuhannya oleh negara, bahkan didampingi dalam prosesnya. Vaksin dalam negeri butuh dukungan bukan hambatan. Ini harus dimaknai sebagai capaian anak bangsa yang harus diapresiasi,"  terangnya. 

Terlebih itu, Netty berharap polemik seputar pengembangan vaksin tidak berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan antara vaksin dalam dan luar negeri. 

"Polemik ini jangan berangkat dari adanya standar ganda atau beda perlakuan. Jangan sampai ada persepsi  bahwa produk dari luar dipermudah prosesnya, tapi produk inovasi dalam negeri justru dipersulit," tandasnya. 

"Ini akan jadi preseden buruk yang merugikan rakyat dan menguntungkan elit penjual vaksin. Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak di dukung?," sambungnya.[]