Ekonomi

Jika Ngeyel Tetap Pajaki Sembako, Penerimaannya Ternyata Kecil Loh Bu Sri

Untuk itu ia menolak recana PPn sembako karena dirasa kurang tepat.


Jika Ngeyel Tetap Pajaki Sembako, Penerimaannya Ternyata Kecil Loh Bu Sri
Warga bergotong royong membungkus kebutuhan pangan di Jalan As-syafiiyah, RT 03/RW 03 Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan potensi penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) barang kebutuhan pokok atau Pajak Sembako sebenarnya tak signifikan.

Ia mencatat perhitungan pengeluaran per kapita masyarakat untuk sembako rata-rata sebesar Rp214 ribu per bulan atau Rp2,56 juta per tahun pada 2019. Jika dihitung seluruh warga Indonesia maka pengeluaran sembako hanya berkisar Rp168,5 triliun.

Sedangkan pada 2020 ia mencatat potensi pengeluaran sembako masyarakat Indonesia sebesar Rp211 triliun.

Rusli melanjutkan jika PPN sembako diterapkan 10 persen pada 2019 maka besaran penerimaan pajak sembako hanya Rp16,85 triliun pada 2019. Sedangkan untuk potensi sembako pada 2020 sebesar Rp21,1 triliun.

"Sehingga terdapat kenaikan potensi PPN kecil banget hanya Rp4,2 triliun dalam setahun," katanya saat Webinar Indef, Selasa (14/9/2021).

Ia mencatat kontribusinya kecil dalam mendorong peningkatan tax ratio terlihat dari potensi PPN Sembako yang menyumbang 1,28 persen total pajak 2019 dan 1,97 persen total pajak 2020. Untuk itu ia menolak recana PPn sembako karena dirasa kurang tepat.

"Tolak PPN sembako. Narasi PPN sembako di tengah pandemi kurang tepat," katanya.

Menurutnya sebaiknya pemerintah mendongkar penerimaan pajak dengan mengoptimalkan PPh pribadi kelompok menengah ke atas.

"Lebih baik optimalisasi PPh pribadi kelas menengah ke atas. Ini dapat memberikan dampak signifikan pada penerimaan pajak," katanya.