News

Jika DOB Papua Ikut Pemilu, Legislator NasDem Usul Pemerintah Terbitkan Perppu

Pemerintah dan DPR harus melakukan revisi terhadap UU Pemilu karena menyangkut alokasi kursi per dapil ditingkat DPR RI maupun DPRD provinsi. 


Jika DOB Papua Ikut Pemilu, Legislator NasDem Usul Pemerintah Terbitkan Perppu
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa peringati 60 tahun deklarasi kemerdekaan Papua Barat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/12/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurrohkman berpandangan, jika tiga DOB Papua ikut dalam Pemilu 2024, maka akan berdampak pada Undang Undang (UU) Pemilu. Setidaknya, pemerintah dan DPR harus melakukan revisi terhadap UU Pemilu karena menyangkut alokasi kursi per dapil ditingkat DPR RI maupun DPRD provinsi.   

"Jika hadirnya tiga provinsi yang baru dimekarkan ini harus mengikuti pemilu 2024, maka harus merevisi UU Pemilu," ujar Aminurrohkman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).

baca juga:

Namun, Aminurrohkman mengaku, jika harus melakukan revisi pasti membutuhkan waktu yang panjang dan lama, sedangkan proses dan tahapan pemilu sudah dimulai. Diapun mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena lebih cepat dan efektif.

Nantinya, lanjut Aminurrohkman, di dalam Perppu hanya fokus pada kebutuhan hukum yang menyangkut alokasi kursi per dapil dan berbagai macam turunannya termasuk juga dengan IKN, karena IKN juga harus dipersiapkan.

"Kita sudah mengkomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri juga dengan KPU. Tapi, KPU tidak mungkin melangkah lebih awal ketika belum ada payung hukumnya. Jadi, KPU sementara ini masih fokus pada UU Pemilu yang lama," bebernya.

Agar KPU bisa segera melangkah, menurut Aminurrohkman menyarankan agar Perppu dibuat bulan depan.

"Kalau bisa setelah masa persidangan yang akan datang. Kalau masa sidang ini, tidak mungkin karena sebentar lagi akan penutupan masa sidang. Paling tidak Agustus 2022 diharapkan sudah ada konsep terkait dengan rencana itu (Perppu)," pungkasnya. []