Ekonomi

Jika Bocor Rp500 Triliun, Mengapa Gerindra Tiap Tahun Turut Sahkan APBN?


Jika Bocor Rp500 Triliun, Mengapa Gerindra Tiap Tahun Turut Sahkan APBN?
Calon presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengikuti acara Debat Perdana Capres di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Dalam debat ini kedua calon presiden dan wakil presiden harus memaparkan tema materinya meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. AKURAT.CO/Sopian (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menyayangkan sikap para kubu oposisi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang menuding bahwa ada kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen tanpa ada bukti.

"Partai Gerindra di DPR kan turut bahas & kawal APBN. Mark up proyek juga atas restu partai-partai di DPR. Jika bocor Rp500 triliun, mengapa Gerindra tiap tahun turut men-sahkan APBN? Demi pilpres, janganlah kita bodohi & bohongi publik terus. Kasihan rakyat kita," ujar akun @sy_haris dari Twitternya, Jumat (8/2/2019).

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berterima kasih kepada capres Prabowo Subianto yang telah menduga ada anggaran negara yang bocor.

"Kami melihat, salah satu kenapa kebocoran (anggaran) masih terus terjadi, karena peran pengawasan internal tidak berjalan," ujar Alexander. @jokowi harusnya terimakasih kepada @prabowo karena data @KPK_RI menyatakan kebocoran 40 persen, sementara Prabowo bilang 25 persen," kata @Ferdinand_Haean.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menantang pihak-pihak yang menyebut mengenai adanya kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen untuk melaporkan saja masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya kalau memang bocornya sampai 25 persen laporin aja ke KPK, duit gede banget itu,” tantangnya dilansir dari Sekretariat Kabinet.

Sembari kilas balik, Jokowi pada 2014 silam awal memimpin negara pernah mendapatkan laporan bahwa terjadi kebocoran anggaran yang mencapai Rp7.200 triliun. Dan tahun ini, laporan yang serupa kembali digaungkan. Namun, kali ini angka kebocorannya lebih kecil dari 2014, yakni sebesar Rp500 triliun atau 25 persen.

“Gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti dan bawa fakta-fakta, jangan asal,” katanya. []