News

Jelang RKUHP Disetujui, Fraksi PKS Wanti-wanti Tren Perilaku LGBT Sudah Darurat

Jelang RKUHP Disetujui, Fraksi PKS Wanti-wanti Tren Perilaku LGBT Sudah Darurat
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat menggelar konferensi pers di Ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta (18/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan presiden/wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara akan menjadi catatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR dalam persetujuan RKUHP hari ini.

"Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan presiden/wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu. Karena pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

Pasal ini dinilai bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat. 

baca juga:

Sementara terkait penegasan larangan dan pidana perilaku LGBT, Fraksi PKS melihat hal ini sudah sangat darurat. "Bahkan ada desakan dan kampanye sistematis yang memaksakan legalitas perilaku menyimpang ini," katanya.

Legislator Dapil Banten tersebut menegaskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jelas tidak memberi ruang bahkan melarang perilaku LGBT. Hal ini bukan persoalan kebebasan dan hak asasi manusia tapi penyimpangan. 

Sebab, kata dia menekankan, kebebasan di Indonesia dibatasi oleh UU berdasarkan norma agama dan budaya luhur bangsa. 

"Perilaku LGBT dan semua jenis kampanyenya jelas pelanggaran nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dan merusak karakter bangsa. Sehingga semestinya kita tidak perlu ragu atau setengah hati menegaskan larangan LGBT dalam RUU KUHP," tandasnya.[]