Ekonomi

Jelang Periode Baru, Misbakhun Harap Dewan Komisioner OJK Ditempati Anak Bangsa Terbaik!

perekrutan DK OJK yang baru penting untuk menentukan masa depan regulator jasa keuangan di Indonesia


Jelang Periode Baru, Misbakhun Harap Dewan Komisioner OJK Ditempati Anak Bangsa Terbaik!
Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO Masa jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 akan segera berakhir pada 20 Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pada 24 Desember 2021 lalu, telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota (Pansel) DK OJK Periode 2022-2027.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai momentum ini penting untuk menentukan masa depan regulator jasa keuangan di Indonesia. Pasalnya, kata dia, sektor keuangan nasional merupakan kunci dalam sistem perekonomian nasional.

baca juga:

“ Sektor keuangan kita, ini kan dunia yang sangat vital dalam sistem kita bernegara. Bagaimana menguasai investasi. Pengertian investasi ini yang punya hak ekslusif itu hanya OJK,” ujar Misbakhun dalam Forum Ekonomi dan Bisnis bertajuk ‘Mengawal Pansel OJK, Mengawal Pengawasan Industri Jasa Keuangan‘ secara virtual, Selasa (25/1/2022).

Ia menambahkan bahwa kewenangan menyeluruh yang diberikan kepada OJK harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

OJK yang merupakan regulator keuangan nasional harus dapat melaksanakan tugas dan mengimplementasikan ketentuan dengan baik, serta menjalankan fungsi kelembagaan dengan profesional.

Pasalnya, menurut Misbakhun perizinan di sektor keuangan di Indonesia memungkinkan para pengusaha melakukan konglomerasi dinsektor keuangan. Sebab banyak perusahaan saat ini busa mendapatkan IPO, kemudian mendirikan beberapa perusahaan lainnya yang terintegrasi satu sama lain.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini ingin kewenangan yang dimiliki OJK dapat dimaksimalkan untuk mengawasi hal tersebut.

“Kalau sadar dengan apa yang terjadi dengan dunia sistem keuangan kita, orang-orang yang sekarang ini menjadi komisioner untuk maju kembali di periode berikutnya, seharusnya mengkontemplasikan dirinya apakah saya masih mampu dan masih layak,” tuturnya.

Tak hanya itu, integritas Panitia Seleksi (Pansel) harus dijaga betul. Misbakhun mengimbau agar panitia yang dibentuk melalui Undang-Undang itu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Janganlah pansel menjadi alat eksekusi ketidaksukaan kita kepada orang atau kepentingan,” ucapnya.

Misbakhun juga mengajak masyarakat agar menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat pandemi Covid-19 ini secara bersama-sama. Untuk itu, ia berharap agar perekrutan calon Dewan Komisoner periode baru bisa menjadi kesempatan bagi anak bangsa berprestasi untuk berkontribusi menjaga regulasi keuangan nasional.

“ Ini adalah kesempatan terbaik kita, apalagi sistem open recruitmen seperti ini. Kalau sampai ini (pilih kasih), saya sebagai anggota Komisi, akan teriak paling keras,” tuturnya.

Sebab menurut Misbakhun, industri jasa keuangan nasional memiliki potensi yang besar. Ia menyebut setidaknya aset yang dimiliki Indonesia sebesar Rp17 ribu triliun. Bahkan jika tidak terjadi pandemi Covid-19, jumlah tersebut diperkirakan melebihi Rp20 ribu triliun.

“Inilah kalau menurut saya butuh kejernihan. Bagi saya ini adalah tugas kenegaraan untuk mebgawal Pansel OJK ini supaya industri jasa keuangan kita ini diawasi oleh orang-orang terbaik dalam pengawasan, dalam membuat peraturan dan juga dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Ini menjadi PR kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, Misbakhun mengkhawatirkan jika pemilihan Dewan Komisioner OJK sarat kepentingan dan tidak netral serta tidak sesuai dengan persyaratan yang dimiliki.

“Pansel sekarang dengan ketua yang sama, apakah menghasilkan? Saya sangat menghawatirkan kemudian (terjadi) proses kepentingan,” katanya.

Menurut dia, independensi OJK tidak sepenuhnya berjalan lantaran adanya intervensi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Padahal, sesuai amanat Undang-Undang No 21, kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan menjadi mutlak sebagai kewenangan OJK.[]