Ekonomi

Jelang Peringatan May Day 2021, Buruh: UU Cipta Kerja Tidak Beri Kepastian Pendapatan!

KSPI menekankan omnibus law UU Cipta Kerja tidak memberi kepastian pendapatan (income security) bagi kaum buruh.


Jelang Peringatan May Day 2021, Buruh: UU Cipta Kerja Tidak Beri Kepastian Pendapatan!
Sejumlah massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan omnibus law UU Cipta Kerja tidak memberi kepastian pendapatan (income security) bagi kaum buruh.

Bahkan keberadaannya cenderung mereduksi atau mengurangi hak-hak buruh yang tertuang di dalam UU Ketenagakerjaan. 

Itulah sebabnya, hingga saat ini kaum buruh terus berjuang agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Salah satunya adanya dengan mengajukan uji materi dan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk dengan melakukan aksi besar-besaran di Hari Buruh Internasional (May Day) untuk menyuarakan tuntutannya.

“Hilangnya kepastian pendapatan itu terlihat, bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan Upah Minimum terdiri dari UMP, UMSP, UMK, UMSK Kenaikan Upah Minimum berdasarkan hasil KHL (UU 13/2003) dan atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015). Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, UMK bersyarat, UMSK dan UMSP hilang, serta kenaikan Upah Minimum hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

“Terlebih di dalam UU Cipta Kerja, untuk UMK penetapannya menggunakan frasa ‘dapat’. Artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Sedangkan yang wajib ditetapkan adalah UMP,” lanjutnya.

Said Iqbal memberi contoh, UMP Jawa Barat 2021 sebesar Rp1,81 juta. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,79 juta. “Jika yang ditetapkan hanya UMP, sedangkan UMK Bekasi tidak ditetapkan, maka bisa saja ke depan buruh yang baru bekerja di Bekasi upahnya hanya Rp1,81 juta,” tegasnya.

Oleh karena itu, kaum buruh menuntut agar UMK diberlakukan tanpa syarat dan UMSK tidak dihilangkan. Di samping itu, kenaikan upah minimum harus berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, dan setiap lima tahun sekali KHL ditinjau ulang.

“Upah Minimum di Indonesia paling tinggi di ASEAN adalah tidak benar, karena UMK di Indonesia diatur secara Regional di mana tiap Kota/Kab beda UMK nya. Terbesar (Jabodetabek) di kisaran Rp4,2 juta per bulan tapi ada terkecil seperti di Pangandaran, Ciamis, Kuningan, dan sebagainya yang UMK-nya berkisar Rp1,8 juta per bulan. Jadi kalau dirata-ratakan UMK di Indonesia berkisar Rp2,2 juta per bulan yang lebih rendah dari Thailand, Vietnam, Malaysia,” kata Said Iqbal.

Buruh juga menyoroti perihal pesangon. Di dalam UU Ketenagakerjaan, pesangon terdiri dari Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang diberikan kepada buruh dengan frasa “paling sedikit”. Sehingga buruh punya ruang mendapatkan pesangon lebih baik berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha sesuai kemampuan perusahaan melalui PP, PKB, dan Perundingan. Sementara, UPH ditetapkan sebesar 15% dari total UP plus UPMK.

Tetapi sayangya, di dalam UU Cipta Kerja, pesangon hanya terdiri UP, UPMK, dan UPH yang diberikan kepada buruh dengan frasa “diberikan dengan ketentuan”. Akibatnya buruh tidak bisa mendapatkan nilai pesangon lebih baikdalam PP, PKB, dan kesepakatan. Karena UU 11/2020 tidak memberi ruang perundingan antara buruh dengan pengusaha.  Bahkan ironisnya, nilai UPH 15% dihilangkan.

Untuk itu, kaum buruh menuntut, pesangon tetap diatur dengan frasa “paling sedikit”, karena tujuan dibuatnya Undang-Undang adalah mengatur perlindungan untuk buruh dengan pengaturan normatif atau paling sedikit. Sedangkan nilai di atas Undang-Undang diatur berdasarkan perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak sesuai kemampuan perusahaan. Adapun tuntutan yang lain terkait dengan pesangon adalah, meminta agar UPH 15% tidak dihilangkan.

"Tidak sepenuhnya benar jika uang pesangon yang diterima di Indonesia 32 bulan kali gaji. Yang benar adalah sesuai UU 13/2003 paling sedikit (sebagai contoh buruh dengan masa kerja 8 tahun lebih) pesangonnya UP (9 bulan), UPMK (3 bulan), dan UPH 15% (3 bulan) sehingga total pesangon adalah 15 bulan kali gaji, bukan 32 bulan kali gaji," paparnya.

“Pesangon di Indonesia bernilai sangat besar adalah tidak benar, karena kalau ingin membandingkan pesangon maka harus juga bandingkan jaminan sosial (JHT dan Pensiun). Misalnya, pesangon Indonesia 15 bulan kali gaji dan Malaysia enam bulan kali gaji. Tetapi Jaminan Sosial di Indonesia 8,7% dan Jaminan Sosial di Malaysia mencapai 23%,” pungkasnya. []