Ekonomi

Jelang Penghujung Tahun Sri Mulyani Bingung, Dana Pemda di Perbankan Kok Malah Naik?

Jelang Penghujung Tahun Sri Mulyani Bingung, Dana Pemda di Perbankan Kok Malah Naik?
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram/@smindrawati)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengharapkan pemerintah bisa mendorong belanja pemerintah daerah (Pemda) terutama saat ekonomi menurun.

Ia mengungkapkan, posisi dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan per Oktober 2022 sebesar Rp278,73 triliun, naik Rp54,89 triliun atau 24,52 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau naik 22,94 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Ini tentu sesuatu yang kita harapkan pemerintah daerah bisa terus mendorong terutama saat tren ekonominya sudah mulai mengalami penurunan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa November 2022, dikutip Jumat (25/11/2022).

baca juga:

Sri Mulyani meminta, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp278,63 triliun di perbankan diharapkan bisa menjadi faktor untuk pendorong ekonomi lebih kuat lagi, terutama pada kuartal IV/2022.

Masih tingginya saldo dana pemda di perbankan ini antara lain disebabkan tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022.

Kontribusi penyaluran TKD tertinggi pada Oktober 2022 terdiri dari penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp50,7 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp13,8 triliun, dan DAK Non-Fisik Rp20,3 triliun.

Bendahara Negara menyayangkan pendapatan yang tinggi belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan daerah yang masih tinggi kepemilikan dana di perbankan ialah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Kalimantan Timur.

‘Kita juga lihat di Papua relatif signifikan dalam hal ini. Kita lihat beberapa daerah, tidak hanya provinsi, kabupaten/kota beberapa yang memang menunjukkan memang adanya jumlah dana yang cukup besar di perbankan, mungkin kita harus melihat lebih teliti lagi apakah ini temporary ataupun ini sifatnya lebih permanen,” ucapnya.

Seperti diketahui, APBN hingga akhir Oktober 2022 mengalami defisit Rp169,5 triliun. Jumlah ini setara 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB).

TKD Rp678,23 triliun atau 84,4 persen dari target. Sebagian besar jenis mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik.

Sementara belanja negara mencapai Rp2.351 triliun atau baru 75,7 persen dari target. Jumlah ini berarti mengalami pertumbuhan 14,25 yoy.

Jika diuraikan, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.671,9 triliun, tumbuh 18,0 persen yoy. Belanja K/L sebesar Rp754,1 triliun atau 79,1 persen dari target, terkontraksi 9,5 persen yoy dan belanja non-K/L Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari target, tumbuh 57,45 yoy. []