Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta.
News

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020


Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020
Pemungutan Suara Ulang di TPS 13, Kelurahan Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara (AKURAT.CO/Muhlis)

AKURAT.CO, Pandemi Covid-19 berdampak pada tata kelola, pelaksanaan maupun pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2020. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berencana menghapus semua metode kampanye konvensional dan hanya menggunakan metode virtual.  Meski demikian, penggunaan kampanye virtual berpotensi menjadi jebakan yang menimbulkan demokrasi elitis, mengurangi partisipasi pemilih serta membuka celah membludaknya berbagai malpraktik Pilkada 2020.

Merebaknya penggunaan teknologi digital atau virtual  sesungguhnya bukan hanya karena saat ini dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan akan melaksanakan Pilkada Serentak mulai 15 Juni 2020 dan puncaknya pada 9 Desember 2020. Melainkan sudah mulai sejak awal 2000-an. Berbarengan dengan dengan meningkatnya  perkembangan pengguna internet di Indonesia.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang data lapangannya  ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019 dengan  melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen menunjukkan, jumlah pengguna internet tumbuh 10,12 persen. Atau sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen dari  populasi penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen.

Sementara berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Bila dibandingkan dengan 2019, pada tahun ini We Are Social menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial (Medsos). Adapun Medsos yang paling laris digunakan warganet adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, We Chat, Snapchat, Skype, Tik Tok, Tumblr, Reddit, Sina Weibo.

Murah dan Mudah

Kemajuan teknologi digital ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan manusia, termasuk di dalamnya untuk kepentingan memenangkan kontestasi Pemilu atau Pilkada. Banyak pertimbangan dan argumen, di balik pemanfaatan internet khususnya media on line dan Medsos semacam Facebook, Twitter, dan Youtobe sebagai instrumen penting dalam strategi pemenangan Pemilu. Salah satunya karena dari isi biaya jauh lebih murah.

Bagi kandidat,  sebagaimana dikatakan  Douglas Hagar (2014) dalam “Compaigning Online: Social Media in the 2010 Niagara Municipal Elections”, melalui Medsos kandidat bisa berinteraksi dengan para calon pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, brosur, bahkan peliputan media cetak dan televisi.  

Sementara Fayakhun Andriadi dalam bukunya “Partisipasi Politik Virtual, Demokrasi Nitizen di Indonesia” (2017) menyebutkan, beberapa alasan tentang merebaknya politik virtual di era demokrasi digital ini. Diantaranya karena terdapat efek penguatan atas pesan dalam kampanye. Dalam media mainstream, pesan kampanye ini berpotensi hilang tanpa bekas dalam kognisi pemilih. Namun dalam Medsos berfungsi sebagai recall memory atas pesan yang pernah disampaikan.

Dari sisi pemilih, terutama pemilih yang melek digital, kampanye virtual dianggap memberikan otonomi dan kebebasan yang luas. Sebab pemilih bukan hanya bisa menjadi pengguna informasi, melainkan juga dapat menjadi produsen informasi dan sekaligus juga menjadi distributornya.  Di tengah proses tahapan Pilkada 2020 yang beririsan dengan pandemi Covid-19, penggunaan media virtual dalam Pilkada diyakini meningkat tajam.

Data menunjukkan,  penggunaan media virtual tidak hanya terfokus pada Facebook, Whataps atau Instragram, yang paling populer kini ada zoom dan google meet. Akibatnya perusahaan penyedia jasa layanan video conference, Zoom, yang berbasis di San Jose, California sahamnya meningkat hingga mendekati 5 persen dalam perdagangan. Bahkan perusahaan menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh ke kisaran 1,78 miliar dollar AS hingga 1,80 miliar dollar AS, dari sebelumnya 905 juta dollar AS hingga 915 juta dollar AS.

Berbagai Jebakan

Ada sejumlah jebakan yang harus diantisipasi terkait dengan kampanye virtual di Pilkada 2020. Pertama, penggunaan kampanye virtual berpotensi menimbulkan demokrasi elitis. Karena peserta yang mengikuti kegiatan ini harus melek politik, dan sedikit banyak mengerti tata cara penggunaan zoom, google meet dan lain-lain. Sementara pada umumnya tingkat melek politik dan pengetahuan akan teknis penggunaan zoom dan sejenisnya, masih rendah.

Kedua, kampanye virtual mempunyai keterbatasan dalam mendisplay secara utuh tentang sosok, visi, misi, program dan track record kandidat. Apalagi jika kandidat tersebut tidak bersedia tampil di media virtual dan hanya diwakili tim kampanye. Akibatnya, kemungkinan publik tidak akan memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan track record kandidat atau  akan seperti membeli kucing dalam karung, sangat terbuka lebar.

Ketiga, sejumlah diskusi atau webinar tentang Pemilu/Pilkada, partisipasi pesertanya hanya membludak pada waktu pendaftaran atau paruh waktu pertama kegiatan. Selanjutnya pada paruh kedua dan apalagi terakhir terjadi penyusutan signifikan. Hal semacam ini juga berpeluang terjadi pada kegiatan kampanye virtual. Terlebih pemilih dalam Pilkada pada umumnya tidak terbiasa dengan diskursus politik dan demokrasi yang berat dan serius.  

Keempat,  kemungkinan sepinya kampanye virtual dikunjungi calon pemilih, dapat dipastikan akan disiasati oleh pelaksana kampanye dengan menggunakan berbagai siasat dan trik tertentu. Salah satunya yang sangat potensial dilakukan adalah dengan iming-iming hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Dengan demikian, celah politik uang di Pilkada 2020 akan bertambah banyak dengan modus yang diperkirakan makin canggih.

Kelima, dengan alasan keterbatasan sosialisasi atau tidak memahami peraturan rerkait kampanye virtual yang diterbitkan oleh KPU ataupun Bawaslu, berpotensi maraknya terjadi pelanggaran dengan berbagai modus yang dilakukan oleh tim kampannye resmi atau tidak resmi. Menghadapi situasi ini, jajaran Bawaslu pada semua tingkatan diperkirakan akan panen pengaduan pelanggaran Pilkada yang berasal dari pemanfaatan kampanye virtual.

Keenam, kampanye virtual di Pilkada diperkirakan sulit menekan kemungkinan terjadinya penurunan partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan karena yang bisa terlibat dalam proses demokrasi virtual tersebut umumnya berasal dari kelompok masyarakat tertentu yang sudah melek digital dan literasi politiknya memadai. Padahal kebanyakan pemilih di Indonesia boleh dikatakan gagap teknologi (gaptek) teknologi.    

Ketujuh, pengguna media virtual belum tentu melek politik. Bahkan ada yang sekadar bermotif meramaikan dan mencari sensasi demokrasi (sensate democracy). Jadi, kalangan ini terlibat dengan isu-isu demokrasi tidak bermaksud untuk berpartisipasi secara nyata dalam Pilkada. Apalagi bisa jadi, sebagian kalangan ini tidak bertempat tinggal di provinsi atau daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Kedelapan, kampanye virtual akan memberi kontribusi pada banyaknya orang untuk menjadi buzzer, influencer, followersatau endorser yang terlibat dalam kampanye virtual dibayar oleh partai politik, kandidat atau tim kampanye. Saat bersamaan, kampanye virtual akan rawan penyusup (intruder) dan peretas (hackers). Hal-hal semacam ini perlu dimasukkan dalam pengaturan  PKPU atau Perbawaslu baru tentang kampanye virtual.

Kesembilan, selain sebagai ajang sosialisasi, kampanye dan pendidikan politik yang sehat, kampanye virtual melalui beragam jejaring sosial berpotensi dimanfaatkan untuk melemahkan lawan-lawan politik,  menyebarkan berita bohong, provokasi, hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya. Pengaturan dan penegakan hukum lebih jelas dan detail perlu dimasukan dalam pengaturan  PKPU atau Perbawaslu baru tentang kampanye virtual.

Kesepuluh, pengalaman pada Pilkada serentak 2018, jumlah akun Medsos dari setiap tim pemenangan pasangan calon (paslon) untuk kepentingan kampanye dibatasi jumlahnya. Mengenai berapa banyak akun Medsos yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap paslon di Pilkada 2020, tentu memerlukan  kajian khusus dan serius. Apalagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu berencana hanya membolehkan kampanye virtual. Hal ini memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas.

Sasaran Tembak

Penggunaan media virtual menjadi potret umum yang akan digunakan pemangku kepentingan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Succes storynya atau best axamplenya sudah ada yakni: di Korea Selatan (Korsel). Di negeri ginseng tersebut, pemerintah, partai politik dan kandidat rutin berkomunikasi dengan publik lewat berbagai cara. Seperti menggunakan Youtube dan aneka infografis untuk menarik perhatian. Sehingga Pemilunya berlangsung tetap menarik berbagai kalangan masyarakat.

Indonesia perlu belajar dari Korsel, sekalipun hal tersebut tidak mudah. Hal ini disebabkan karena kemampuan anggaran dari pemerintah, sangat terbatas. Sebelumnnya anggaran Pilkada dari APBD sudah ketok palu. Namun kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sementara untuk mendapatkan gantinya dari APBN, masih dalam proses negoisasi.  Apapun kendalanya, pemerintah harus mampu mencari jalan keluarnya. Jika tidak, pemerintah akan menjadi sasaran kritik dan tembak dari berbagai kalangan.

Bagi KPU dan Bawaslu, tantangan yang dihadapi kampanye virtual bukan sekadar menyusun dan menerbitkan peraturan, melainkan juga mampu mengedukasi masyarakat agar bersedia terlibat dalam proses kampanye Pilkada melalui dunia maya. Tantangan paling berat terutama disebabkan karena pemilih dalam Pilkada umumnya gaptek dalam menggunakan  fitur-fitur gadget untuk keperluan di luar komunikasi verbal.

KPU dan Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian, partai politik dan tim kampanye berperan aktif di dalamnya. Misalnya dengan memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana menggunakan zoom, google meet, face book, WhatsApp dan lain sebagainya dalam kampanye virtual secara mudah, tepat dan tidak melanggar peraturan perundangan Pemilu, Pilkada dan terkait.

Khusus bagi Bawaslu, harus mampu menyiapkan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran kampanye virtual di Medsos, baik melalui akun resmi maupun tidak resmi berbasis sistem (information technology) IT  dengan prinsip cepat, sederhana, murah dan efektif. Terlebih diperkirakan, jumlah pengaduan pelanggaran, kecurangan atau malpraktik Pilkada 2020 berbasis virtual dan bebasis IT, akan  meningkat.  

Jika pengaduan dan penindakan pelanggaran Pilkada dalam kampanye virtual tidak dilakukan dengan efektif dan maksimal, Pilkada 2020 berpotensi akan menjadi yang terburuk sepanjang pelaksanaannya. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan patroli siber (cyber patrole) maupun penanganan pelanggarannya, suatu keniscayaan yang harus dilakukan.

Jadi taruhannya dengan memanfaatkan media virtual sebagai metode kampanye di Pilkada 2020, tidak sesederhana yang dibayangkan. Karenanya desain, pengaturan, teknis pelaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, pencegahan dan penindakan hukum dan sebagainya, harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Termasuk juga pada kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan pemilih, dan sebagainya.

aktif di media sosial dapat masuk dan terlibat menjadi konsumen, sekaligus produsen informasi. Bahkan setiap aktivis atau pengguna media sosial berperan sebagai distributor pesan (Weeks and Holbert, 2013). Beberapa ahli menyebut media sosial merupakan faktor yang menentukan perubahan dramatis dari struktur komunikasi yang mapan selama ini.

Ini merupakan era beralihnya komunikasi massa ke era komunikasi interaksi berbasis internet (Khang, Ki and Ye, 2012). Perubahan pola interaksi antar individu tersebut disebabkan karena karakteristik media sosial memungkinkan setiap penggunanya tidak saja mengkonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi informasi sekaligus mendistribusikan informasi tersebut. Karakteristik baru ini memungkinkan siapa saja yang aktif di media sosial dapat masuk dan terlibat menjadi konsumen, sekaligus produsen informasi. Bahkan setiap aktivis atau pengguna media sosial berperan sebagai distributor pesan (Weeks and Holbert, 2013). Beberapa ahli menyebut media sosial merupakan faktor yang menentukan perubahan dramatis dari struktur komunikasi yang mapan selama ini.[]

Dedi Ermansyah

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu