News

Jatah Uang Suap Masuk Unila Didalami Lewat Bupati Lampung Tengah

Jatah Uang Suap Masuk Unila Didalami Lewat Bupati Lampung Tengah
Jubir KPK, Ali Fikri. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani, meminta uang ke sejumlah pihak untuk meluluskan calon mahasiswa.

Pendalaman itu dilakukan penyidik lewat pemeriksaan Bupati Lampung Tengah, Musah Ahmad, pada Rabu (23/11/2022).

Selain itu, dua saksi lain yang turut diperiksa yakni pihak swasta atas nama M Alzier Dhianis Thabrani dan Thomas Azis Riska.

baca juga:

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan adanya permintaan uang dari tersangka KRM (Karomani) untuk meluluskan calon mahasiswa baru," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Meski begitu, Ali tidak merinci besaran uang yang diduga diminta Karomani untuk meluluskan calon mahasiswa. Lembaga antirasuah sedianya memanggil Bupati Lampung Timur, M Dawam Rahardjo; Anggota DPR RI, Muhammad Kadafi; dan wiraswasta atas nama Sihono pada Rabu kemarin. Namun ketiganya tidak memenuhi panggilan.

"Ketiga saksi tidak hadir dan penjadwalan dan pemanggilan ulang segera disampaikan tim penyidik," katanya.

Selain itu, KPK juga telah melakukan pendalaman terhadap tiga saksi lainnya yakni PNS atas nama Jaka Adiwiguna, Asep Sukohar dari wiraswasta dan H Mahfud Santoso pihak swasta. Namun ketiganya diperiksa pada Selasa (22/11/2022).

"Termasuk didalami juga terkait adanya aliran uang tersangka KRM ke beberapa pihak," ujar Ali.

Dalam kasus ini, Rektor Unila, Karomani, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila. Muhammad Basri; dan pihak swasta bernama Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua calon mahasiswa. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Dia diduga telah menerima suap dengan total Rp5 miliar. 

Andi Desfiandiselaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau Pasal 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.