Ekonomi

Jangan Takut, Lakukan Ini Jika Kedatangan Pemeriksa Pajak


Jangan Takut, Lakukan Ini Jika Kedatangan Pemeriksa Pajak
Petugas membantu warga yang akan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak Tahunan untuk pribadi secara online (eFiling) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, Jalan KH. Mas Mansyur, Jakarta Pusat, Selasa (13/3). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan Surat Penghasilan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi per tanggal 31 Maret 2018 dan 30 April 2018 untuk badan atau perusah (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai agar angka defisit tidak terlalu tinggi di tengah pandemi. Pemerintah pun harus mengembalikan defisit fiskal sebesar 3% di tahun 2023. Ini akan sangat bergantung pada kinerja APBN 2021 dan 2022, khususnya pos penerimaan pajak.

Strategi intensifikasi, berupa pemeriksaan pajak dinilai masih cukup efektif untuk menambah pos penerimaan sekaligus menguji kepatuhan wajib pajak, serta mengawasi penyelenggaraan kewajiban perpajakan yang belum benar dan sesuai.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, Ditjen Pajak RI, Iis Mazhuri menjelaskan, bagi Wajib Pajak (WP), jika kedatangan petugas pemeriksa pajak, sebaiknya pertama-tama perlu meminta surat pemberitahuan pemeriksaan, apakah lapangan atau kantor? Adakah tanda pengenal? pemeriksa (biru) penyidik (hitam). Lalu surat pemberitahuan berisi nama tim pemeriksa. 

Pasalnya dalam proses pemeriksaan pajak, ada dinamakan proses pembahasan akhir, untuk membahas dan menyanggah temuan yang ditemukan pemeriksa. Wajib Pajak (WP) bisa membahas darimana perhitungan dan dasar hukumnya. Objek yang diperiksa bisa dilakukan untuk satu jenis pajak saja, atau bisa seluruh jenis pajak.

“Dalam pertemuan dengan pemeriksa, juga perlu dipastikan apa saja kewajiban dan hak mereka. Ada juga kewajiban merahasiakan atas apa yang diperoleh pada saat pemeriksaan,” ujar Iis Mazhuri dalam diskusi pelatihan pajak yang digelar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), beberapa waktu lalu.

Adapun kewajiban WP dalam pemeriksaan adalah memperlihatkan/meminjamkan dokumen/data dan catatan harus membatu. Apabila tidak membantu dapat dibuatkan berita acara dan juga langkah penyegelan.

"Metode pemeriksaan tidak langsung biasanya akan meminta dokumentasi transaksi bank, sumber dan penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan dan/atau volume, penghitungan biaya hidup, dan penambahan kekayaan bersih," tutur dia.

Menurutnya, prosedur dalam pemeriksaaan pajak harus mempunyai bukti jika memang SPT yang dilaporkan WP tidak benar, dan auditor akan melakukan penghitungan berbeda dengan WP, yaitu perhitungan menurut auditor. Dalam proses pemeriksaan, WP boleh menunjukkan ketidakpuasaan (quality assurance) yang membahas mengenai prosedur pemeriksaan yang keliru menurut auditor.

“Semua auditor pajak sudah dapat pelatihan teknis, cermat dan seksama, jujur dan bersih dan taat pada perundang-undangan. Standar pelaporan disusun singat, ringkas, jelas, Indonesia, memuat dasar penugasan pemeriksaan (identitas yg diperiksa),” urainya.

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu