News

Jangan Mau Tiga Periode Pak Jokowi, Nanti Jadi Catatan Hitam

Wempy menilai upaya mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode merupakan gerakan politik demi kepentingan tertentu.


Jangan Mau Tiga Periode Pak Jokowi, Nanti Jadi Catatan Hitam
Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). Sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali ini, dilakukan dengan 2 cara. Pertama metode online yakni, masyarakat diharapkan berpartisipasi langsung mengisi data pertanyaan melalui www.sensus.bps.id yang dibuka mulai dari 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Kemudian metode kedua dengan survei langsung yang dilakukan oleh petugas sensus dengan mendatangi masyarak (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pengamat Politik Wempy Hadir menilai upaya mendorong Presiden Joko Widodo maju kembali di Pilpres 2024 atau tiga periode merupakan jebakan maut.

"Akan menjadi catatan hitam bagi Pak Jokowi dalam perjalanan bangsa kita," kata Wempy saat dihubungi AKURAT.CO, Rabu (23/6/2021).

Menurut Wempy, tidak ada manfaatnya bagi demokrasi atas gagasan masa jabatan tiga periode. Kata dia, presiden tiga periode lebih banyak mudaratnya.

"Walaupun Pak Jokowi sendiri sudah dengan tegas menolak gagasan jabatan tiga periode jabatan presiden. Akan tetapi mengapa beberapa kelompok tetap mendorong," heran Wempy.

Selain itu, Wempy menilai, gerakan tiga periode jabatan presiden adalah gerakan politis. Artinya, gerakan ini tidak terlepas dari kepentingan kelompok tertentu yang selama ini mendapatkan benefit dari kekuasaan.

"Dengan demikian, mereka mencoba untuk mempertahankan kenikmatan tersebut agar tetap langgeng di bawah kekuasaan Pak Jokowi," jelasnya.

Dia mengatakan, memang di dalam negara demokrasi seperti Indonesia tentu kebebasan menyatakan pendapat dijamin Undang-undang. Namun, masyarakat harus tetap rasional dalam menyikapinya.

"Apakah kita menjamin bahwa yang akan memimpin negara ini ke depan dipimpin oleh orang baik seperti Pak Jokowi. Jadi jangan hanya melihat dari sisi pragmatis kekuasaan saja," tegasnya.

"Banyak negara lain jatuh karena plastisitas regulasi. Padahal mestinya kita tidak membahas lagi soal masa jabatan karena itu sudah ideal," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak ada tiga periode jabatan Presiden Republik Indonesia. Jokowi menolak analisa-analisa bahwa dirinya akan maju tiga periode .

"Mau berapa kali saya bilang, saya pernah ngomong apa? (Tidak sesuai UU). Apa lagi? (menampar muka sendiri), yang muda-muda dan pintar-pintar kan banyak. Saya ini sudah jadul dan usang,” tegas Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan media di Istana Merdeka, Senin (7/6/2021).

Hal tersebut juga ditekankan oleh Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang memastikan Jokowi menolak usul perpanjangan masa jabatan.

"Jawaban kami tetap berpegang pada sikap Presiden Jokowi yang menolak wacana tiga periode maupun perpanjangan. Presiden setia pada konstitusi, demokrasi, dan reformasi," kata Fadjroel, Rabu (23/6/2021).[]