Ekonomi

Jangan Asal, Komisi VII DPR Desak PLN Kaji Ulang Kenaikan Tarif Listrik!

Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi 


Jangan Asal, Komisi VII DPR Desak PLN Kaji Ulang Kenaikan Tarif Listrik!
Sekjen PAK, Eddy Soeparno, di Jakarta Selatan, Rabu (1/8) (AKURAT.CO/Kosim Rahman)

AKURAT.CO Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi. 

Menurut Eddy Soeparno, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak pandemi Covid-19 

"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non subsidi juga terdampak Pandemi Covid-19. Dalam hal ini usaha menengah, rumah tangga dan komersial. Karena itu PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang tentunya semakin memberatkan konsumen,"  kata Eddy lewat keterangannya, Jumat (3/12/2021).

baca juga:

Karena itu, Eddy Soeparno meminta PLN terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama DPR RI. 

"Kami di DPR RI meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat bisa dilaksanakan secara baik dan tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu, mengingat kondisi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19," katanya.

Seperti diketahui, PLN berencana menyesuaikan tarif listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi tahun depan. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19.

Sekadar informasi, Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal Halim mengatakan, PT PLN (Persero) melakukan ketidaklaziman bisnis karena tidak memberitahukan konsumen adanya kenaikan tarif listrik.

"Pertama, ini unfair business, meskipun di tengah PSBB mengingat beberapa sektor layanan dasar harus tetap berjalan termasuk kelistrikan, ini bentuk ketidaklaziman," ucapnya saat diskusi online yang diadakan di Jakarta, Senin (15/6/2020). Ia juga mengatakan argumentasi PLN seperti adanya PSBB tidak bisa melakukan pemeriksaan kWh meter, kelebihan beban pemakaian selama PSBB, kondisi kapasitor yang sudah tua, merupakan argumentasi yang tidak dapat dibenarkan.