News

Jaminan Aman dan Hemat Rp88 T, Partai Ummat Usul Pemilu Berbasis Blockchain

Jaminan Aman dan Hemat Rp88 T, Partai Ummat Usul Pemilu Berbasis Blockchain


Jaminan Aman dan Hemat Rp88 T, Partai Ummat Usul Pemilu Berbasis Blockchain
Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi dan Wakil Ketum Partai Ummat Buni Yani di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (20/5/2022) (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Partai Ummat mengusulkan Pemilu 2024 mendatang untuk memakai mekanisme e-voting blockchain ketimbang pemungutan suara konvensional.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebut e-voting blockchain ini memiliki beragam kelebihan dibandingkan pemungutan suara konvensional. Pihaknya pun mendorong mekanisme ini diberlakukan.

"Mekanisme pemilu yang sejauh ini yang kita lihat kalau masih terus dipertahankan itu yang pertama maka isu pelanggaran masih tetap selalu ada. Pemilu 2019 itu ada 20 ribu laporan ke Bawaslu," kata Ridho saat berkunjung ke Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (20/5/2022).

baca juga:

Isu pelanggaran dan keamanan pemilu diyakini Ridho akan bisa ditangani menggunakan mekanisme e-voting blockchain yang bersistem desentralisasi.

"E-voting sendiri sudah pernah dilakukan di negara-negara seperti Jerman. Mereka kembali lagi ke konvensional karena ada isu terkait transparansi dan keamanan, tapi dengan blockchain yang sistemnya desentralisasi Insyallah itu secara IT hampir mustahil dibobol. Jadi isu keamanan justru kita membawa semangat pemilu yang jujur," paparnya.

Beralih ke e-voting blockchain, menurut Ridho, akan mampu menjadi solusi atas pembengkakan anggaran pemilu 2024 yang bahkan sempat diusulkan mencapai Rp110 triliun.

"Kita lihat anggaran sekarang Rp110 triliun yang itu adalah 25 kali lipat Pemilu 2004 dan 4 kali lipat dari Pemilu 2019," katanya.

Namun, hasil analisis timnya mengungkap jika anggaran pemilu yang fantastis itu bisa ditekan sampai Rp88 triliun menggunakan mekanisme e-voting blockchain.

Ridho mengajak untuk melihat postur anggaran di KPU yang mencapai Rp75 triliun. Menurutnya, Rp46 triliun di antaranya tersalurkan sebagai honor tim ad hoc. Lalu, tinta, kertas, dan segala kelengkapan pemungutan suara mencapai Rp16 triliun.

Di satu sisi, skema e-voting blockchain sendiri tak memerlukan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Alhasil, bisa meniadakan pengeluaran dari beban pembiayaan tim ad hoc, kertas, tinta, dan seterusnya.

Mekansime e-voting blockchain yang mengedepankan keamanan juga dianggap mampu meminimalisir kinerja dan pengeluaran Bawaslu sampai 80 persen dari total anggaran Rp33 triliun.

"Jadi bisa kita hemat minimal (total) Rp88 triliun. Bayangkan kalau Rp88 triliun kalau kita bangun kampus itu bisa berapa ratus. Kalau kita berikan ke beasiswa untuk mahasiswa S1 (berapa). Ingat sekarang kita sebenarnya mengalami krisis pendidikan tinggi," ujarnya.

Konsep pemilu berbasis e-voting blockchain ini, menurutnya, telah ia paparkan di depan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, hari ini. Harapannya, gagasan ini bisa disebarluaskan melalui forum-forum atau kampus di bawah payung Muhammadiyah.

"Dan narasi (e-voting blockchain) itu Insya Allah akan kita coba sampaikan ke masyarakat dalam waktu dekat," pungkasnya. []