News

Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan, RJ Lino Segera Disidang

Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino ke Pengadilan Tipikor Jakarta.


Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan, RJ Lino Segera Disidang
Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Perkara dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2010 siap disidangkan. Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Hari ini Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak telah melimpahkan berkas perkara terdakwa RJ Lino ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Selanjutnya, penahanan RJ Lino sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Selama proses persidangan, RJ Lino masih dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.

Kini tim JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang nantinya memimpin persidangan dan juga penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan.

Tim JPU KPK mendakwa RJ Lino dengan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, mantan Dirut Pelindo II ini telah ditahan KPK pada tanggal 26 Maret 2021 setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2015.

Lino disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sejak 2016 sampai 2021 pada tahap penyidikan, KPK telah memeriksa 77 saksi, termasuk pemeriksaan ahli kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Quay Container Crane (QCC) dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang merupakan unsur utama dari pasal yang disangkakan pada RJ Lino.