News

Jaksa Kejari Jakut Mediasi Kasus Perebutan Lahan di Pelabuhan Sunda Kelapa

JPN Kejari Jakut telah melaksanakan mediasi terkait permasalahan lahan atau tanah yang berada di Jalan Lodan Raya Nomor 1, Pelabuhan Sunda Kelapa.


Jaksa Kejari Jakut Mediasi Kasus Perebutan Lahan di Pelabuhan Sunda Kelapa
Mediasi JPN soal perebutan lahan milik BUMN (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) telah melaksanakan mediasi terkait permasalahan lahan atau tanah yang berada di Jalan Lodan Raya Nomor 1, Pelabuhan Sunda Kelapa.

Sebelumnya terjadi sengketa antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Sunda Kelapa dengan PT Perikanan Nusantara (Persero) (BUMN) untuk memperebutkan lahan. Lahan yang diperebutkan kedua BUMN tersebut seluas 7.893,94 meter yang telah habis masa sewa pada 31 Desember 2003.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ashari Sam mengatakan sesuai perjanjian Nomor: HK.566/1/7/C.Pska-01, pada 27 Februari 2001, dalam pasal 14 ayat 1, bahwa perjanjian penggunaan tanah akan berakhir pada 31 Desember 2003.

"Namun pihak PT Perikanan Nusantara belum bersedia mengembalikan tanah yang disewa tersebut dengan alasan sudah tercatat dalam aset," kata Ashari dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Ia menyebutkan dalam mediasi PT Pelindo II cabang Sunda Kelapa diwakili tim JPN bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakarta Utara.

"Mediasi selanjutnya akan diadakan pada tanggal 2 Desember 2021," tuturnya.

Hal tersebut berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/9/11/1/B2/GM/C.Pska-21, tanggal 9 Nopember 2021 dari PT Pelindo II (Persero) Cabang Sunda Kelapa kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Sementara itu, Kasi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Dody Witjaksono mengatakan bahwa tim JPN memberikan bantuan hukum non litigasi terkait pengosongan lahan milik PT Pelindo yang dikuasai pihak lain.

Untuk menyelesaikan kasus perebutan lahan tim JPN, telah menggelar rapat Direksi PT Pelindo cabang Pelabuhan Tanjung Priuk yang membahas aturan hukum perdata terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL).