News

Jaksa Agung Perintahkan Anggotanya di Sumsel Cermat Tangani Kasus Karhutla

Jaksa Agung meminta Kejaksaan Tinggi Sumsel mengevaluasi penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang merusak lingkungan dan ekosistem.


Jaksa Agung Perintahkan Anggotanya di Sumsel Cermat Tangani Kasus Karhutla
Karhutla (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengevaluasi penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

Bahkan Jaksa Agung memerintahkan jaksa bidang pidana umum meneliti secara cermat perkara yang disidik kepolisian atau penyidik PNS dari KLHK.

“Jika perlu gunakan kewenangan penyelidikan lanjutan seperti diamanahkan undang-undang," kata Jaksa Agung dalam kunjungan kerjanya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dikutip dari rilis Puspenkum, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pertanggal 23 November 2021, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat. Jika pada tahun 2020 dengan luas 950 hektar, maka pada tahun 2021 dengan luas 2.927 hektar.

Maka mencegah Karhutla di Sumatera Selatan dengan upaya meningkatkan sinergitas antar bidang teknis dalam upaya pencegahan seperti pada bidang Intelijen. Jaksa Agung juga meminta segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders untuk melakukan evaluasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan secara komprehensif, serta membangun kesadaran masyarakat.

Adapun bidang Pidana Khusus, kata Jaksa Agung, untuk melakukan tindakan hukum jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat atau pejabat dalam kejahatan tersebut.

“Sedangkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar membangun koordinasi dengan Kementerian maupun Dinas LHK guna memaksimalkan ganti rugi yang kemungkinan diperoleh dari gugatan perdata yang diajukan,” ujarnya.

Dia meyakini dengan rangkaian upaya hukum tersebut akan menuai hasil positif yaitu memberikan efek jera kepada para pelaku, baik individu maupun korporasi.

“Serta menimbulkan tanggung jawab untuk memulihkan keadaan alam seperti sedia kala,” ucap Jaksa Agung.