News

Jaksa Agung: Korupsi di Bawah Rp50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pelaku korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak harus dihukum penjara.


Jaksa Agung: Korupsi di Bawah Rp50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara
Jaksa Agung ST Burhanuddin (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pelaku korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak harus dihukum penjara. Namun, cukup dengan cara dikembalikan saja aset negara yang dikorupsi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1/2021).

"Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk bisa diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin.

baca juga:

"Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," lanjutnya.

Selain itu, Burhanuddin menjelaskan, kasus pidana terkait dana desa yang kerugian keuangan negaranya tidak terlalu besar dan tidak dilakukan terus-menerus dapat dilakukan secara administratif. Adapun salah satu caranya dengan mengembalikan keuangan negara dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

"Terhadap perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus, maka diimbau untuk diselesaikan secara adminsitratif dengan cara pengembalian kerugian tersebut terhadap pelaku dilakukan pembinaan oleh inspektorat agar tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya," katanya.

Dasar yuridis dalam memberikan sanksi pidana mati untuk koruptor terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam, UU tersebut dirumuskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

"Dalam penjelasan pasal tersebut, keadaan tertentu maksudnya yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi," imbuhnya. []