News

Jaksa Agung Diultimatum Kasasi atau Mundur

Jangan mempermainkan kepentingan hukum dan ketentraman umum


Jaksa Agung Diultimatum Kasasi atau Mundur
Pinangki Sirna Malasari-Djoko Tjandra ()

AKURAT.CO, Jaga Adhyaksa mengultimatum Jaksa Agung Burhanuddin untuk mengajukan kasasi terhadap vonis Pinangki Sirna Malasari. Jika tidak kasasi, Burhanuddin diultimatum mundur dari jabatannya.

"Saatnya memberi ultimatum kepada Jaksa Agung Burhanuddin agar tidak bermain-main dengan kepentingan hukum dan ketentraman umum," kata Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus, melalui sambungan telepon, Sabtu (31/7).

Dia menuturkan, kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa terhadap sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum luar biasa ini hanya bisa diajukan sekali oleh Jaksa Agung Burhanuddin.

"Jaksa Agung tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk memutuskan kasasi atau tidak terhadap putusan Pinangki," imbuhnya.

Ia menilai para pelaku kejahatan dalam kasus fatwa MA yang dilakukan bersama-sama oleh Pinangki, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking sering kali mendapatkan keistimewaan.

Pinangki, misalnya, dihukum hanya 4 tahun penjara setelah hakim pengadilan tingkat dua memotong hukumannya dari 10 tahun penjara. Selanjutnya, meski sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa belum mengeksekusi Pinangki dari tahanan Kejaksaan Agung. 

Padahal, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (7) poin c disebutkan, penempatan tahanan di Cabang Rutan Kejaksaan dibatasi sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

"Inilah salah satu keistimewaan yang diterima Pinangki. Perkara sudah berkekuatan hukum tetap tapi masih ditahan di Rutan Kejaksaan Agung," tegasnya.

Menurutnya, keistimewaan yang diterima Pinangki bisa membuat masyarakat tidak percaya dengan institusi kejaksaan. Apalagi Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking mengalami hal serupa. Hukuman penjara terhadap Djoko dipangkas dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, sementara Anita hanya dituntut terkait pemalsuan surat.

Belum lagi orang-orang internal Kejaksaan yang diduga terlibat dalam skandal tersebut, menurut David, justru mendapat promosi jabatan. Begitu juga sosok Rahmat, pemilik Koperasi Nusantara yang mempertemukan Pinangki dengan Djoko Tjandra sama sekali tidak diproses dan diperiksa.

"Keistimewaan-keistimewaan ini membuat masyarakat tidak percaya dengan institusi kejaksaan. Karena itu, Jaksa Agung Burhanuddin harus melaksanakan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum terhadap kasus Pinangki itu," kata David. David mengatakan kasasi juga harus diajukan jaksa penuntut umum terhadap vonis Djoko Tjandra untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.[]