News

Jaksa Agung: Buktikan Kejaksaan Bisa Ungkap Perkara Korupai Kelas Kakap

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan Kejaksaan selaku instansi penegak hukum harus terus meningkatkan performa kinerjanya.


Jaksa Agung: Buktikan Kejaksaan Bisa Ungkap Perkara Korupai Kelas Kakap
Mobil Lexus milik Heru Hidayat, terdakwa kasus Asabri dan Jiwasraya. (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan Kejaksaan selaku instansi penegak hukum harus terus meningkatkan performa kinerjanya. Caranya dengan melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan, khususnya pada proyek strategis pemerintah agar proses pembangunan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.

Khusus penanganan perkara korupsi, Jaksa Agung Burhanuddin, menyampaikan pesan khusus. Dia menekankan kepada setiap satuan kerja agar selalu menggunakan hati nurani dan mengedepankan kearifan, serta memperhatikan kualitas perkara seperti status sosial pelaku di mata masyarakat, besaran nilai kerugian negara, besaran nilai pengembalian kerugian negara, kompleksitas perkara.

"Jika memungkinkan sekaligus mengangkat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang-nya (TPPU)," terang Jaksa Agung, Minggu (28/11/2021).

Menurutnya, perkara korupsi tidak hanya berasal dari pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bisa dari sektor-sektor yang menjadi sumber pemasukan daerah. Karena itu dia meminta lakukan penegakan hukum yang dapat mendukung investasi.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa tolok ukur  penilaian kinerja Kajati dan Kajari beserta jajarannya tidak sebatas pada jumlah penyelidikan dan penyidikan yang dikerjakan, tetapi juga jumlah perkara yang ditingkatkan ke tahap penuntutan.

“Langkah ini saya ambil untuk menjaga kualitas penyelidikan dan penyidikan saudara, sehingga saudara tidak asal memiliki produk perkara. Buktikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan semakin mampu mengungkap perkara besar dan berkualitas,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengatakan bahwa memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara berimbang antara pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi dan proporsional.

Penanganan suatu perkara tidak hanya sekadar mempidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang di kemudian hari.

“Untuk itu, saya tegaskan pentingnya sinergitas bidang Pidana Khusus serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sangat diperlukan untuk melakukan penegakan hukum yang konstruktif. Karena sebanyak apapun penuntutan yang dilakukan, dan sebanyak apapun pengembalian kerugian negara tanpa diikuti dengan perubahan konstruktif, maka kita belum sepenuhnya melakukan penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung.

Oleh karenanya, terhadap setiap instansi yang telah berhasil dibuktikan tindak pidana korupsinya oleh bidang Pidana Khusus, Jaksa Agung RI meminta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri sedapat mungkin untuk mengerahkan jajaran Perdata dan Tata Usaha Negara guna melakukan audit terhadap tata kelola, sehingga terjadi perbaikan sistem pada instansi tersebut.

"Nantinya diharapkan pada instansi tersebut tidak terulang tindak pidana korupsi yang lebih disebabkan karena rendahnya sistem dan tata kelola," kata Jaksa Agung. []