News

Jaksa Agung Bentuk Timsus 'Gulung' Sindikat Mafia Tanah

Mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah.


Jaksa Agung Bentuk Timsus 'Gulung' Sindikat Mafia Tanah
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah. Ini krusial sebab sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan karan menghambat proses pembangunan.

"Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara," kata Jaksa Agung kepada media, Minggu (14/11/2021).

Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah. Berbagai modus operandi mafia tanah yang kerap dilakukan antara lain penggunaan surat hak-hak tanah yang dipalsukan; pemalsuan warkah, surat, dan keterangan palsu; jual bel fiktif; penipuan atau penggelapan; sewa menyawa; menggugat kepemilikan tanah; atau menguasai tanah seperti preman. Upaya memberantas mafia tanah adalah dengan menutup atau memperbaiki celah yang menjadi peluang masuknya jaringan mafia tanah. Salah satu celahnya karena belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan yang ada di Desa.

Misalnya terkait tanah Letter C karena adanya kewenangan Ketua Adat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Akibat sumber administrasi pertanahan yang belum terintegrasi merupakan peluang bagi Mafia Tanah untuk melaksanakan jaringan kinerja illegalnya melalui penggunaan berbagai alat bukti dari sumber administrasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan laporan yang diterima Jaksa Agung, hingga Juni 2021, terdapat sejumlah laporan kasus sengketa tanah yang merupakan sindikasi kejahatan mafia tanah di Sumatera Utara.

Oleh karenanya, saya minta kepada jajaran Intelijen agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa “main mata” atau kongkalikong dengan oknum-oknum baik para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga perintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri agar segera bentuk tim khusus yang anggotanya gabungan antara jajaran intelijen, pidum dan pidsus.  Tim ini nantinya khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah ini.

"Kolaborasi antara bidang Intelijen dengan bidang Pidum dan bidang Pidsus saya harapkan bisa bekerja secara efektif bersama-sama menangani dan memberantas mafia tanah sampai ke akar akarnya," terang dia.

Tim Khusus ini nantinya diminta mencermati betul setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum saudara. Pastikan bahwa sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu.

Jaksa Agung juga meminta jajarannya, mengantisipasi apabila potensi terjadinya konflik semakin membesar. Konflik tanah itu seperti api dalam sekam dan bom waktu yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di Indonesia.

"Mari kita bersama sama bahu membahu basmi habis para mafia tanah! Dan berikan perlindungan dan kepastian hukum pada warga masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengatakan memberikan atensi khusus pads mafia tanah ini. Oleh karena itu,  pegawai Kejaksaan diingatkan tidak terlibat atau menjadi backing para mafia tanah.

"Saya tidak akan segan-segan menindak dan menyeret mereka ke proses pidana. Selain itu saya perintahkan setiap satuan kerja membuka hotline khusus untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah," kata Jaksa Agung. []