News

Jadi Tersangka Gratifikasi, Adik Mantan Bupati Lampung Utara Terima Rp2,3 Miliar

KPK menduga Akbar terlibat aktif dalam menentukan pengusaha yang menerima alokasi proyek di Dinas PUPR selama kurun 2015-2019


Jadi Tersangka Gratifikasi, Adik Mantan Bupati Lampung Utara Terima Rp2,3 Miliar
Tersangka kasus gratifikasi di Pemkab Lampung Utara (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMn) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan perkara dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara 2015-2019. 

"KPK tetapkan ATMn sebagai tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat rilis kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Akbar merupakan seorang Aparatur Sipil Negara. Dia juga adalah adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Karyoto mengatakan, penetapan tersangka Akbar setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Dalam kontruksi kasus, KPK menduga Akbar selaku representasi dari Agung Ilmu terlibat aktif dalam menentukan pengusaha yang menerima alokasi proyek di Dinas PUPR Lampung Utara selama kurun 2015-2019.

Akbar dibantu Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama, diduga memungut fee terhadap sejumlah proyek di Lampung Utara atas perintah Agung Ilmu.

Selama kurun 2015-2019, Akbar bersama Agung Ilmu, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima fee Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara. 

Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati hasil fee tersebut.

"Sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya," kata Karyoto.

Saat rilis kasus, Akbar ikut dipamerkan KPK. Ia nampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. KPK mensangkakan Akbar melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP.[]