Ekonomi

Jadi Calon DK OJK, Dodi Zulferdi Siapkan Strategi Ini Berantas Masalah Sektor Keuangan!

Dodi Zulferdi menjalani tahap fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dilanjutkan pada Kamis (7/4/2022).


Jadi Calon DK OJK, Dodi Zulferdi Siapkan Strategi Ini Berantas Masalah Sektor Keuangan!
Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Dodi Zulferdi, saat menjalani tahap fit and proper test, Kamis (7/4/2022). (Screencapture Youtube Komisi XI DPR RI )

AKURAT.CO, Dodi Zulferdi menjalani tahap fit and proper test Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang dilanjutkan pada Kamis (7/4/2022) yang diuji oleh Komisi XI DPR RI.

Dalam paparannya Dodi Zulferdi menjelaskan mengenai kondisi permasalahan sektor keuangan Indonesia saat ini. Menurutnya di Indonesia, struktur sektor keuangan masih terjadi ketimpangan dan tingkat kedalaman pasar keuangan masih dangkal sehingga rentan terhadap shock, baik secara eksternal maupun domestik. Serta menyebabkan fungsi intermeditasi tidak berjalan optimal.

“ Dominasi sektor perbankan yang masih tinggi dibandingkan sektor keuangan nonbank menyebabkan kebutuhan pembiayaan investasi jangka panjang sangat bergantung kepada utang luar negeri dan pasar modal internasional,” ucap Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Dodi Zulferdi saat menjalani tahap fit and proper test, Kamis (7/4/2022).

baca juga:

Menurutnya fungsi intermediasi di sektor keuangan yang tidak optimal menyebabkan transmisi kebijakan moneter dan efek multiplier dari stimulus fiskal tidak berjalan lancar.

“ Dari sisi moneter, transmisi kebijakan moneter melalui jalur likuiditas lebih banyak tertahan di perbankan, tidak mengalir sepenuhnya ke sektor rill. Sedangkan transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga cenderung tertahan di pasar uang sehingga struktur suku bunga di pasar keuangan tidak terbentuk secara normal,” jelasnya.

Agar struktur sistem keuangan Indonesia, lanjutnya, menjadi lebih seimbang dengan fungsi intermediasi yang lebih optimal paradigma keuangan harus berubah dari sektor keuangan tradisional menjadi modern.

“ Sektor keuangan yang saat ini banyak dibatasi oleh sektor antar lembaga, antar pasar, antar otoritas, perlu diubah menjadi sektor keuangan modern yang terintegrasi, berbasis digital serta mampu mendukung kebutuhan pembiayaan hijau. Oleh karena itu untuk mewujudkan perubahan paradigm aini dibutuhkan penyesuaian kerangka kebijakan, regulasi, dan pengawasan di sektor keuangan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, menurutnya kerangka kebijakan, regulasi, dan pengawsan di sektor keuangan tersebut perlu dibangun sebuah pendekatan terintegrasi di dalam suatu bauran yang saling memperkuat secara end-to-end, baik secara sisi pengguna, sektoral, maupun spasial termasuk dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan hijau.

“ Dari sisi pengguna jasa keuangan, kebijakan di sektor keuangan perlu diarahkan untuk mendorong nasabar BPR naik jabatan menjadi nasabah bank umum. Kemudian nasabah bank umum menjadi nasabah pasar paham dan seterusnya. Lalu dari sisi sektoral, kebijakan sektor keuangan perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dari berbagai sektor. Serta dari sisi spasial, kebijakan sektor keuanan perlu diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan menjaga keseimbangan pembiayaan,” paparnya.[]